Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Majelis Presiden Pakatan Harapan Protes Pernyataan Mahathir

Jumat 28 Feb 2020 09:09 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Perdana Menteri interim Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan penentuan perdana menteri dilakukan dalam sidang parlemen 2 Maret 2020. Hal itu diprotes Majelis Presiden koalisi Pakatan Harapan (PH).

Perdana Menteri interim Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan penentuan perdana menteri dilakukan dalam sidang parlemen 2 Maret 2020. Hal itu diprotes Majelis Presiden koalisi Pakatan Harapan (PH).

Majelis Presiden Pakatan Harapan menanggap pernyataan Mahathir tidak wajar.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Musyawarah Majelis Presiden Pakatan Harapan (PH) memprotes informasi yang disampaikan Perdana Menteri interim Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad yang mengatakan penentuan perdana menteri dilakukan dalam sidang parlemen 2 Maret 2020. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan hal itu didampingi jajaran Majelis Presiden koalisi Pakatan Harapan (PH) yang terdiri dari PKR, Partai Amanah dan Democratic Action Party (DAP).

"Majelis Presiden berpendirian bahwa hak dan kuasa melantik seseorang perdana menteri terletak di tangan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong (Raja Malaysia), seperti yang termaktub di bawah Pasal 40(2)(a) Undang-Undang Persekutuan," katanya dalam jumpa pers usai musyawarah di Hotel Eastin, Kamis malam.

Anwar mengatakan, Majelis Presiden juga berpendirian bahwa adalah tidak wajar untuk perdana menteri interim (sementara) mendahului titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Ia menyebutnya sebagai langkah yang bertentangan dengan hak dan wewenang Seri Paduka Yang Di-Pertuan Agong.

"Malah pengumuman Perdana Menteri interim (sementara) memanggil sidang Parlimen untuk memilih Perdana Menteri adalah menantang hak dan kuasa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong," katanya.

Anwar mengatakan, masyarakat perlu tahu bahwa Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dijadwalkan bertemu dengan Raja-Raja Melayu untuk membincangkan masalah ini.

"Majelis Presiden mengharap semua pihak untuk menghormati budi bicara (hak) dan wewenang Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong dalam hal ini," katanya.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA