Oleh sebab itu, Iran tak sepakat jika AS yang harus menjadi aktor utama dalam proses perdamaian Afghanistan. "AS tidak memiliki posisi hukum untuk menandatangani perjanjian damai atau untuk memutuskan situasi masa depan Afghanistan," katanya.

Menurut Iran, PBB adalah pihak yang seharusnya memimpin proses perdamaian Afghanistan. Ia yakin PBB bersedia memfasilitasi pembicaraan atau negosiasi inter-Afghanistan, termasuk memantau dan menjamin implementasi kesepakatan yang tercapai.

Iran turut mengecam kehadiran pasukan asing di Afghanistan. "Republik Islam Iran percaya bahwa kehadiran pasukan asing di Afghanistan adalah ilegal dan merupakan salah satu kontributor utama perang dan ketidakamanan di negara itu," ucapnya.

Teheran menilai penarikan pasukan asing merupakan langkah awal untuk mencapai perdamaian dan keamanan di Afghanistan. AS dan Taliban telah menandatangani perjanjian damai di Doha, Qatar, pada Sabtu pekan lalu.

Perwakilan Taliban di Doha Mohammed Naeem menyebut penandatanganan perjanjian itu merupakan sebuah kemajuan. “Dengan kesepakatan ini datanglah akhir dari perang di Afghanistan,” kata dia saat diwawancara Aljazirah.

Negosiasi antara Taliban dan AS telah berlangsung selama berbulan-bulan. Masalah utama yang mereka bahas adalah tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan. Selama ini Washington memang menjadi sekutu utama Pemerintah Afghanistan dalam memerangi Taliban.

AS memiliki sekitar 14 ribu pasukan di Afghanistan. Mereka telah berada di sana selama lebih dari 18 tahun. Selain itu, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga menempatkan sekitar 17 ribu pasukan di Afghanisan.

Dengan perjanjian yang telah ditandatangani, AS dan NATO harus menarik pasukannya secara gradual dari Afghanistan. Tenggat waktu untuk proses tersebut adalah 14 bulan.