REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Laporan hoaks melalui pesan Whatsapp mengenai serangan massa susulan di New Delhi telah menimbulkan ketakutan. Polisi telah mengeluarkan pernyataan dan legislator turun ke jalan untuk meyakinkan warga bahwa kabar tersebut tidak benar.
Pada Ahad malam, laporan tentang kekerasan massa susulan di sejumlah daerah di Delhi barat dan barat daya beredar melalui Whatsapp. Laporan hoaks itu berisi tentang penembakan, kelompok bersenjata yang membentuk blokade sambil meneriakkan slogan-slogan Hindu ekstrem kanan, dan rumah-rumah yang dibakar.
Berita hoaks ini telah menimbulkan ketakutan dan kepanikan di masyarakat. Bahkan pengemudi taksi dan bajaj menolak untuk mengambil penumpang. Ketika kabar tersebut menyebar, polisi mendapatkan lebih dari 500 panggilan darurat dari wilayah Delhi barat daya. Hal ini menyebabkan jaringan seluler di wilayah itu menjadi sibuk.
Polisi kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa laporan yang beredar melalui Whatsapp tidak benar. Polisi meminta agar warga tidak menyebarkan laporan hoaks tersebut.
BBC melaporkan para pedagang kaki lima berlarian karena takut dengan kabar hoaks yang beredar. Orang-orang di sekitar merekam video tersebut dan membagikannya melalui pesan Whatsapp. Video ini kemudian menjadi viral dan menyebabkan kepanikan.
Kepanikan mulai reda setelah polisi berbicara dengan para pemimpin agama dan meminta mereka untuk membantu menjaga ketenangan. Sebelumnya, polisi telah menahan kerumunan pemuda Hindu yang berteriak "tembak para pengkhianat" di salah satu stasiun metro tersibuk di Delhi, Rajeev Chowk. Selain itu, ada juga laporan tentang slogan-slogan Hindu ekstrem kanan yang diteriakkan di dalam kereta.
Pekan lalu, kekerasan antara kelompok Hindu ekstrem kanan dan Muslim pecah selama tiga hari di Delhi. Bentrokan ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 46 orang dan lebih dari 200 lainnya terluka.
Bentrokan ini bermula dari penolakan undang-undang kewarganegaraan yang menuai kontroversi. Para kritikus menilai, undang-undang tersebut telah mendiskriminasi umat Islam di India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika