REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia telah menurunkan sebanyak 50.000 personel untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lockdown (karantina wilayah) dalam meminimalisasi penyebaran Covid-19. Personel tersebut dari Angkatan Tentara Malaysia (ATM), Pasukan Sukarelawan (Rela), dan Pasukan Pertahanan Sipil.
"Mereka akan mendukung polisi dan ditempatkan di pasar serta supermarket, di mana orang masih bergegas untuk membeli barang, dan untuk memastikan jarak sosial," kata Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers di Kuala Lumpur, Ahad (22/3).
Dia mengatakan polisi dan personel militer dengan bantuan dewan lokal akan memastikan bahwa orang menjaga jarak satu meter dari satu sama lain. Selain itu, orang-orang itu "mungkin bergiliran memasuki pasar".
"Banyak orang masih tidak mau peduli dengan Perintah Kawalan Pergerakan (MCO). Saya berharap bahwa dengan bantuan tentara, segalanya akan membaik," katanya, menyebut karantina wilayah dengan istilah setempat.
Dia mengatakan para prajurit akan membantu polisi mengadang jalan, melakukan patroli, dan memastikan keamanan di tempat-tempat seperti rumah sakit, pasar dan toko swalayan serta penyeberangan perbatasan.
Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan polisi telah melacak hampir 9.000 anggota dari kelompok jamaah Tabligh Masjid Sri Petaling. Ia mengimbau para anggota yang tersisa beserta keluarga mereka untuk memeriksakan kesehatan.
"Kami meminta anggota tabligh untuk menyerah, bukan untuk menangkap mereka tetapi untuk membawa mereka dan anggota keluarga mereka ke klinik untuk skrining. Anggota masyarakat yang tahu orang-orang ini harus melaporkannya," katanya.
Pendatang asing, terutama dari kalangan Rohingya yang ikut menghadiri tabligh di Masjid Sri Petaling, diminta muncul dalam penyaringan uji kesehatan Covid-19. "Walaupun tidak punya dokumen, mereka tidak akan ditangkap karena yang utama saat ini adalah kesehatan," katanya.
Ismail, salah satu dari empat menteri senior, juga menepis desas-desus mengenai keterlibatan tentara, termasuk bahwa akan ada tank di penghalang jalan dan bahwa tentara mengambil alih peran polisi. "Ini tidak benar, personel tentara ada di sana untuk membantu polisi, termasuk menasihati rakyat. Hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk menangkap, jadi tidak perlu khawatir," katanya.
Perintah Kawalan Pergerakan atau Movement Control Order (MCO) berlaku mulai 18 Maret hingga 31 Maret dan akan diperpanjang jika situasi dinilai memburuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika