REPUBLIKA.CO.ID, AUCKLAND - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mendesak seluruh warga untuk mengurangi kontak sosial seminimal mungkin, Selasa (24/3). Hal ini tidak lain dalam upaya memerangi virus corona tipe baru atau Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat.
Selandia Baru juga akan bersiap untuk lockdown selama satu bulan. Pemerintah memberlakukan isolasi diri bagi seluruh penduduk. Semua layanan, sekolah, dan kantor akan ditutup selama sebulan dari Rabu tengah malam.
Selandia Baru melaporkan lebih dari 100 kasus infeksi dari Covid-19 dan belum melaporkan adanya kematian akibat pandemi itu. Meski jumlahnya sedikit, pemeintah Ardern ingin bergerak cepat untuk menghentikan penyebaran. Kebijakan Ardern termasuk memaksa semua pelancong membatasi kedatangannya ke negara itu dan melarang pertemuan di dalam dan luar ruangan.
Kasus di negara tetangga Australia melonjak menjadi 1.886 namun negara itu belum mengumumkan lockdown secara nasional. Begitupun Indonesia yang belum menerapkan isolasi wilayah secara nasional.
"Hal yang paling sederhana adalah tetap di rumah, itulah cara kita menyelamatkan hidup," ujar Ardern pada konferensi pers di parlemen. "Prinsip yang mendasari waspada level empat adalah untuk mengurangi kontak antara orang ke tingkat paling minimun," ujarnya menambahkan.
Parlemen takkan memaksakan keadaan darurat nasional dan lockdown. PM juga mengatakan bahwa lockdown akan memberi negara sekitar lima juta orang peluang untuk mengalahkan virus itu. "Namun, ini hanya akan berhasil jika semua orang di Selandia Baru mengikuti larangan ini," kata Ardern.
Di bawah lockdown, orang dapat berjalan-jalan atau membawa anak-anak mereka tetapi mereka harus menjaga jarak dua meter dari yang lain. Mereka juga bisa pergi ke supermarket. Pada Selasa (24/3), staf kantor bersiap untuk bekerja dari rumah sementara para siswa belajar dari rumah, hingga hostel dan kafe ditutup.
Di ibu kota Wellington, layanan feri dari Pulau Utara ke Pulau Selatan penuh. Begitu pula supermarket ramai dengan orang-orang yang menyediakan makanan meskipun ada jaminan pemerintah bahwa negara itu akan mendapat pasokan yang baik.