REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Pemerintah Afghanistan telah membentuk tim beranggotakan 21 orang untuk bernegosiasi dengan Taliban pada Kamis (26/3) malam waktu setempat. Pembicaraan intra-Afghanistan merupakan langkah lanjutan setelah Amerika Serikat (AS) dan Taliban mencapai kesepakatan damai.
Berdasarkan keterangan yang dirilis Kementerian Perdamaian Afghanistan, tim negosiasi akan dipimpin mantan kepala Direktorat Keamanan Nasional Masoom Stanekzai. Politisi, mantan pejabat, dan perwakilan masyarakat sipil turut tergabung dalam tim.
Belum jelas apakah saingan politik Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, yakni Abdullah Abdullah, mendukung tim yang dipilih. Sejumlah diplomat menilai dukungan Abdullah diperlukan mengingat pengaruhnya yang kuat di sebagian besar wilayah utara dan barat Afghanistan.
Pada 11 Maret lalu Ashraf Ghani telah menandatangani dekret untuk memfasilitasi pembebasan tahanan Taliban. Langkah itu merupakan upaya awal Afghanistan untuk memulai pembicaraan dan negosiasi dengan Taliban.
Juru bicara Ashraf Ghani, Sediq Sediqqi, mengungkapkan terdapat empat pasal yang termaktub dalam dekret pembebasan tahanan Taliban. Pasal pertama, tahanan yang dibebaskan oleh dekret terkait diharuskan menyerahkan komitmen tertulis untuk tidak kembali ke barisan perang. “Pembebasan tahanan yang diatur dalam perintah ini harus dilakukan setelah proses biometrik selesai,” ujar Sediqqi melalui akun Twitter resminya.
Pasal kedua, amnesti dan pembebasan 1.500 tahanan Taliban dengan iktikad baik dari pusat penahanan Parwan dimulai pada tanggal 24 Juni mendatang. Kemudian 100 Tahanan Taliban dibebaskan setiap hari tergantung pada umur, status, kesehatan, dan lamanya masa penjara.
“Pasal ketiga, setelah dimulainya negosiasi langsung antara delegasi yang ditunjuk oleh Republik Islam Afghanistan dan Taliban, 500 tahanan Taliban akan dibebaskan setiap dua pekan, dengan total 3.500 (tahanan) dengan ketentuan bahwa tingkat kekerasan dikurangi secara dramatis, ditinggalkan,” kata Sediqqi.
Kemudian pasal keempat, Kantor Dewan Keamanan Nasional bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan ini. “Departemen terkait lainnya diharuskan untuk bekerja sama sepenuhnya,” ujar Sediqqi.
Pembebasan tahanan Taliban merupakan salah satu poin yang termaktub dalam kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dengan Taliban. Kesepakatan itu ditandatangani kedua belah pihak di Doha, Qatar, akhir Februari lalu.
Taliban menuntut pembebasan tanpa syarat 5.000 anggotanya yang kini masih ditahan. Hal itu harus dilakukan sebelum pembicaraan intra-Afghanistan dimulai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika