REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Sebagian warga Korea Selatan (Korsel) kembali bekerja dan memenuhi pusat perbelanjaan, lapangan golf, taman, dan beberapa restoran. Hal tersebut terlihat setelah pemerintah Korsel melonggarkan aturan pembatasan sosial.
Pada Ahad (19/4) silam, Korsel sebenarnya memperpanjang kebijakan pembatasan sosial hingga 16 hari selanjutnya. Akan tetapi, ada kelonggaran aturan di lembaga keagamaan dan fasilitas olahraga yang sebelumnya diberlakukan pembatasan ketat.
Keputusan itu bertujuan untuk secara hati-hati membangkitkan kembali perekonomiman. Pertimbangan utama dari pemerintah adalah karena jumlah kasus positif harian hanya berkisar sebanyak 20 pasien, sebagian besar berasal dari luar negeri.
Kementerian Pertahanan Korsel turut mengumumkan bahwa pihak militer terus melanjutkan pemeriksaan medis untuk para kandidat. Selain itu, ada kemungkinan pemerintah akan melakukan pengurangan atau pembatasan perjalanan dan kunjungan tamu.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 13 kasus Covid-19 baru pada Senin (20/4). Sehari sebelumnya, hanya ada penambahan delapan kasus positif. Itu menjadi rekor kenaikan satu digit pertama sejak puncak lonjakan 909 kasus pada 28 Februari 2020.
Sementara berbagai fasilitas umum perlahan-lahan kembali normal, otoritas kesehatan Korsel terus mendesak kewaspadaan terkait pembatasan sosial. Hingga saat ini, sekolah-sekolah di Korsel dilaporkan masih mengadakan kelas daring.
Sebaliknya, beberapa perusahaan telah mengakhiri atau melonggarkan kebijakan kerja dari rumah. Seorang pejabat di perusahaan energi SK Innovation mengatakan sekitar 80 persen karyawan akan kembali masuk kerja pekan ini.
Sebagai langkah antisipasi, para karyawan harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk kantor dan tetap menjaga jarak fisik dengan kolega. Sementara, perusahaan multinasional teknologi Naver mengizinkan kurang dari setengah karyawannya ke kantor.
"Kami telah memasang kamera termal, bilik sterilisasi untuk seluruh tubuh, dan partisi meja di kafetaria," kata Naver dalam sebuah pernyataan, dikutip dari laman Sydney Morning Herald.
Ikuti Whatsapp Channel Republika