REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSLES -- Uni Eropa kembali menegaskan posisinya terkait status wilayah Palestina yang diduduki Israel. Uni Eropa menyatakan tidak akan mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat.

"Posisi Uni Eropa pada status wilayah yang diduduki oleh Israel pada 1967 tetap tidak berubah. Sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, termasuk resolusi 242 (1967) dan 338 (1973), Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat yang diduduki," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan pada Kamis (23/4) dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.

Uni Eropa pun kembali menekankan bahwa aneksasi atau pencaplokan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. "Uni Eropa menegaskan kembali bahwa setiap aneksasi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Uni Eropa akan terus memonitor situasi dan implikasinya yang lebih luas serta akan bertindak sesuai dengan itu," kata Uni Eropa.

Pada Rabu (22/4), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan, Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Israel baru saja membentuk pemerintahan bersatu. "Adapun pencaplokan Tepi Barat, Israel pada akhirnya akan membuat keputusan itu. Itu keputusan Israel," kata Pompeo.

Kendati demikian, Pompeo menyebut AS akan tetap menawarkan pandangan terkait isu tersebut. "Kami akan bekerja sama dengan mereka untuk berbagi pandangan kami dengan mereka tentang hal ini dalam pengaturan privat," ujarnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, jika Israel mencaplok Tepi Barat, semua perjanjian antara Palestina dan Israel, termasuk AS, sepenuhnya dibatalkan. "Kami telah memberi tahu pihak-pihak internasional terkait, termasuk Pemerintah Amerika dan Israel, bahwa kami tidak akan diborgol jika Israel mengumumkan pencaplokan bagian tanah kami," ujar Abbas.

Presiden AS Donald Trump telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel.

Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika