REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier meminta 16 negara bagian bertindak perlahan-lahan dalam melonggarkan pembatasan yang bertujuan menahan penyebaran virus corona. Alasannya agar wabah tidak menyebar lebih luas dan membuat pembatasan ruang gerak terpaksa kembali diberlakukan.

Dalam sistem pemerintahan Jerman yang terdesentralisasi, negara bagian memiliki wewenang untuk mengimplementasikan dan membatalkan langkah-langkah untuk memutus penularan virus. Kanselir Jerman Angela Merkel menolak tekanan dari beberapa pihak untuk mempermudah pelonggaran pembatasan ini.

Jerman sudah mengonfirmasi sekitar 150 ribu kasus infeksi virus corona. Tapi jumlah pasien yang meninggal dunia hanya 5.750. Angka itu lebih sedikit dibandingkan negara-negara Eropa yang tingkat penularannya juga tinggi seperti Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris.   

"Sebagai orang yang percaya dengan keputusan berdasarkan fakta, saya merekomendasikan pada kami semua untuk melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak terpaksa harus kembali menerapkan langkah pembatasan," kata Altmaier pada stasiun radio Deutschlandfunk, Senin (27/4).

Salah satu faktor rendahnya angka kematian akibat virus corona di Jerman karena saat kasus pertama diumumkan mereka lebih cepat menerapkan karantina nasional dibandingkan negara lainnya. Pemerintah federal dan negara bagian Jerman sudah mengumumkan karantina nasional pada 22 Maret. Walaupun negara-negara bagian bervariasi dalam menerapkan detail dan tanggal berlakunya kebijakan tersebut.

Setelah jumlah kasus infeksi terus menurun, Jerman mengizinkan usaha kecil menengah seperti toko atau bengkel dibuka kembali. Beberapa siswa pun sudah kembali bersekolah.

Perdana Menteri Negara Bagian Bavaria Markus Soeder mengatakan negara bagiannya hanya mengambil langkah kecil dalam melonggarkan pembatasan. Sebab ia tidak ingin hal tersebut justru mengancam keberhasilan mengatasi pandemi virus corona.

Ia mengatakan 80 persen sektor ritel sudah dibuka kembali. "Jika pekan ini berhasil, kami mempertimbangkan untuk melakukan pelonggaran lebih luas lagi," kata Soeder pada stasiun radio BR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika