REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Para menteri luar negeri negara anggota Liga Arab dijadwalkan melakukan pertemuan pada Kamis (30/4). Mereka akan membahas langkah-langkah yang hendak diambil jika Israel mencaplok Tepi Barat.
Dalam sebuah pernyataan pada Senin (27/4), seperti dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab Hossam Zaki mengungkapkan pertemuan mendatang diselenggarakan secara virtual. Pada kesempatan itu para menteri luar negeri akan mendiskusikan berbagai cara untuk memberikan dukungan politik, hukum, dan keuangan kepada Palestina guna menghadapi rencana Israel.
Zaki mengatakan selama beberapa hari terakhir Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul-Gheit telah menjalin percakapan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Aboul-Gheit meminta PBB memikul tanggung jawabnya dan menyadari keseriusan rencana Israel yang berpotensi mengguncang stabilitas dan keamanan regional.
Israel telah mengutarakan niatnya mencaplok wilayah Tepi Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini Amerika Serikat (AS) akan memberi lampu hijau bagi negaranya untuk melakukan hal tersebut. Sebab hal itu telah tercantum dalam perjanjian damai Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Donald Trump.
"Beberapa bulan dari sekarang, saya yakin janji itu akan dihormati," kata Netanyahu pada Ahad (26/4). Dia tak menjelaskan lebih terperinci mengenai hal tersebut.
Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Netanyahu telah sepakat membentuk pemerintahan bersatu dengan pesaing politiknya, yakni pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Terkait hal ini, menurut Pompeo AS hanya akan membagi pandangannya.
Trump telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel.
Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.