REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menentang tindakan sepihak yang mungkin diambil Israel untuk menerapkan kedaulatannya atas sebagian wilayah Tepi Barat. Hal itu dia sampaikan dalam sebuah surat yang dikirimnya kepada Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki.
Dalam surat tersebut, Lavrov menyebut bahwa langkah Israel yang hendak menganeksasi Tepi Barat merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum serta legitimasi internasional. “Implementasi rencana ini mencegah pembentukan negara Palestina yang berdekatan secara geografis,” kata Lavrov, dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA, Selasa (28/4).
Terkait hal itu, Rusia tetap pada prinsipnya, yakni mendukung pembentukan negara Palestina sesuai perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Lavrov menyerukan agar perundingan Palestina-Israel segera dimulai kembali. Menurutnya, proses itu penting guna mencapai solusi yang disepakati bersama untuk semua status akhir masalah.
Riyad Al-Maliki memuji posisi Rusia dalam merespons rencana aneksasi Israel. Dia menyatakan komunitas internasional perlu bertindak untuk mencegah Israel melakukan pencaplokan atas Tepi Barat. Ia mendesak Amerika Serikat (AS) menghentikan dukungannya terhadap Israel.
Israel telah mengutarakan niatnya mencaplok wilayah Tepi Barat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meyakini AS akan memberi lampu hijau bagi negaranya untuk melakukan hal tersebut. Sebab hal itu tercantum dalam perjanjian damai Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Donald Trump.
“Beberapa bulan dari sekarang, saya yakin janji itu akan dihormati,” kata Netanyahu pada Ahad (26/4). Dia tak menjelaskan lebih terperinci mengenai hal tersebut.
Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Israel akan menjadi pihak yang mengambil keputusan apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat atau tidak. Hal itu dia sampaikan saat Netanyahu telah sepakat membentuk pemerintahan bersatu dengan pesaing politiknya, yakni pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Terkait hal itu, AS, kata Pompeo, hanya akan membagi pandangannya.
Trump telah merilis rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun pemerintahannya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes karena dianggap sangat berpihak pada kepentingan politik Israel.
Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika