REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tunangan jurnalis Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz mendesak Liga Premier untuk memblokir pengambilalihan Newcastle United oleh Arab Saudi, Selasa (28/) waktu setempat. Dana Investasi Publik Arab Saudi, yang dipimpin oleh pangeran dikabarkan akan mengakuisisi 80 persen saham di klub.
Namun demikian, pengacara yang berbicara atas nama tunangan Khasoggi, Hatice Cengiz mengatakan pengambilalihan itu harus digagalkan karena alasan pembunuhan Khasoggi di Turki oleh Saudi. Khashoggi, yang kerap mengkritik keras Kerajaan dibunuh pada 2018 di dalam konsulat Arab Saudi di Turki. Agen intelijen Barat percaya Putra Mahkota Mohammed bin Salman memerintahkan kematiannya, meski berulangkali dibantah.
"Tidak diragukan lagi tindakan yang tepat dan sah untuk Anda (chief executive Richard Masters) dan Liga Premier untuk mengambil, terutama mengingat pembunuhan kejam tunangan Cengiz," kata surat itu seperti dikutip BBC, Rabu (29/4).
"Seharusnya tidak ada tempat di sepakbola Inggris bagi siapa pun yang terlibat dalam tindakan menjijikkan seperti itu," kata pernyataan tersebut. Surat itu mengatakan, posisi Liga Utama dan sepak bola Inggris pada umumnya akan ternoda oleh koneksi Saudi yang melakukan kejahatan paling mengerikan dan kemudian berusaha untuk menghapusnya. Saudi dianggap berusaha menggunakan sepakbola Inggris sebagai cara untuk meningkatkan citra mereka dan menyembunyikan pelanggaran mereka terhadap pembunuhan Khasoggi.
Mike Ashley telah memiliki Newcastle sejak 2007. Namun pada 2017 klub itu dijual pada 2017. Pengambilalihan Saudi diperkirakan bernilai sekitar 300 juta euro. Namun, hal itu masih menimbulkan banyak kontroversi.
Pemerintah Saudi telah dituduh memfasilitasi pencurian hak-hak komersial Liga Premier, sementara Amnesty International telah mengkritik kesepakatan potensial karena catatan hak asasi manusia yang mengerikan di negara itu. Saudi juga telah dituduh melakukan "pencucian olahraga", sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara yang mencoba meningkatkan reputasi internasional mereka dengan berinvestasi di tim-tim besar atau menjadi tuan rumah acara-acara olahraga besar. Namun tuduhan itu telah ditolak oleh pemerintah Saudi, yang mengklaim ingin membuat lebih banyak orang terlibat dalam olah raga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika