REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Komisi investasi yang terhubung dengan pemimpin angkatan bersenjata ilegal di Libya timur Khalifa Haftar, melakukan perdagangan narkoba dengan rezim di Suriah Bashar al-Assad, tutur Menteri Dalam Negeri Libya
Menteri Dalam Negeri Libya Fathi Bashagha mengungkapkan lewat media sosial bahwa ditemukan 4,4 ton narkoba dalam karton susu di kapal EGY CROWN yang berlabuh di Port Said di Mesir.
Kapal itu datang dari Suriah dan sedang dalam perjalanan ke kota Benghazi di Libya.
Bashagha mengatakan, karton susu tersebut milik seorang pengusaha yang dekat dengan rezim Suriah yang juga ada dalam daftar sanksi Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE).
"Komisi Investasi militer Haftar telah bekerja sama dengan rezim Assad untuk beberapa waktu, dan berusaha membuka koridor udara dan laut melalui Libya, sehingga memperoleh keuntungan finansial ilegal," ujar dia.
Menurut laporan pengawasan keuangan internasional dan organisasi narkotika, rezim Assad menyelundupkan narkoba ke titik-titik tertentu, termasuk pelabuhan timur Libya melalui Suriah, dan membiayai finansialnya dengan kegiatan ekonomi ilegal, tutur Menteri Libya itu.
Pemerintah Libya telah berkomunikasi dengan Interpol tentang masalah ini dan jika tak ada tindakan apapun, maka akan ada kerusakan yang lebih besar karena kelompok teror akan dibiayai tanpa henti, kata Bashagha.
Dia juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
Menurut media setempat, sebuah kapal berbendera Suriah yang meninggalkan Latakia, Suriah, ke Benghazi dihentikan oleh otoritas Yunani pada Desember 2018 dekat Kreta.
Obat-obatan terlarang senilai USD113 juta milik seorang pengusaha yang dekat dengan rezim Suriah disita.
Kegiatan ilegal seperti perdagangan senjata dan perdagangan narkoba meningkat di Benghazi yang dikuasai Haftar, menurut laporan PBB pada Januari.
Sejak penggulingan pemerintahan Muammar Khaddafi pada 2011, dua poros kekuasaan yang saling bersaing muncul di Libya, satu di Libya Timur yang didukung oleh Mesir dan Uni Emirat Arab, dan satu lagi di Tripoli yang mendapat persetujuan PBB dan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika