REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, Kereta Rel Listrik (KRL) sudah terbukti menjadi salah satu tempat persebaran Covid-19 menyusul adanya kasus di Bogor dan Bekasi. Karena itu, dia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil tindakan tegas.
"Jadi ini menjadi (local) transmission khusus penumpang KRL. Sehingga ketika ada positif ini perlu ditindaklanjuti cepat. Jangan dibiarkan begini," kata Ade di Kabupaten Bogor, Kamis (7/5).
Seperti diketahui, terdapat sebanyak enam penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 di KRL. Tiga berasal dari penumpang KRL lintas Bogor-Jakarta dan tiga lainnya di lintas Bekasi-Jakarta.
Ade menyayangkan penolakan penghentian KRL oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dia khawatir, persebaran Covid-19 oleh orang tanpa gejala (OTG) terus meluas melalui transportasi publik, khusunya KRL.
Politikus PPP itu berharap, Kemenhub dapat mengambil kebijakan yang selaras dengan daerah. Jangan sampai, kebijakan terus berubah-ubah sehingga menyulitkan pemerintah daerah.
"Intinya kita butuh harmonisasi, baik regulasi maupun pegetatan moda tranportasi. Ini juga harus sejalan, karena pemerintah untuk PSBB ini mengizinkan daerah untuk mengurangi penyebaran virus ini," tegas dia.
Selain itu, Ade menilai, adanya pelonggaran tranportasi umum yang diberlakukan Kemenhub hanya akan menambah jumlah persebaran Covid-19. Padahal, sejumlah daerah telah memperpanjang dan mengajukan PSBB.
"Justru di angkutan umum itu mudah menularkan virus. Jadi kalau kebijakan PSBB tidak didukung semua pihak, bagaimana mau berhasil? Kami di wilayah sudah cukup kerepotan," tegas Ade.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan lima kepala daerah dari Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) telah menyerahkan surat rekomendasi kepada Kemenhub termasuk mengenai penghentian operasional KRL sementara.
Meskipun Menhub telah menyatakan menolak penghentian KRL secara lisan, Dedie menjelaskan, pihaknya belum menerima keputusan secara resmi. "Surat sudah dikirim ke Menhub, tapi apakah ditolak atau tidak kita menunggu saja kebijakan dari Kementerian karena belum diputuskan," kata Dedie.
Jika telah memperoleh keputusan secara resmi mengenai penolakan penghentian KRL dari Menhub, Dedie menyatakan, akan kembali melakukan pembahasan dengan lima kepala daerah Bodebek. Demikian, daerah Bodebek, dapat mengambil tindakan yang tepat untuk merespon penolakan tersebut.
"Tapi belum. Karena kan harus kolektif dengan Bodebek," jelas Dedie.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah pusat memiliki pertimbangan tersendiri tetap mengoperasikan KRL. Budi nenegaskan Kemenhub tidak belum memutuskan untuk menghentikan sementara operasional KRL.
"KRL itu harus tetap dijalankan. Setiap harinya ada satu juta penumpang KRL sekarang hanya 20 persennya," ujar Budi dalam rapat kerja virtual Komisi V DPR dengan Kementerian Perhubungan, Rabu (6/5).
Budi mengatakan, 20 persen penumpang yang masih menggunakan KRL saat ini merupakan rakyat kecil yang masih harus bekerja. Jika KRL dihentikan maka masyarakat kecil tersebut akan terhambat kelangsungan hidupnya. "Dengan naik KRL mengeluarkan Rp 8 ribu kalau dia naik taksi bisa keluarkan sampai Rp 100 ribu. Oleh karennya kita sepakat harus tetap jalan tapi tetap dilakukan dengan protokol kesehatan," ungkap Budi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
