REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Senat Amerika Serikat (AS) gagal membatalkan veto yang diajukan Presiden Donald Trump pada Kamis (7/5). Kongres telah menyetujui untuk mencabut wewenang kemampuan presiden untuk berperang melawan Iran dengan mengharuskannya untuk mendapatkan otorisasi dua lembaga untuk menurunkan pasukan militer.
Hasil pemungutan suara adalah 49-44 mendukung resolusi. Hasil tersebut kurang dari mayoritas dua pertiga atau 67 suara untuk mengesampingkan veto di 100 anggota Senat.
Resolusi yang dipimpin oleh Senator Demokrat, Tim Kaine, ini telah melewati Senat dengan mayoritas Republik dan House of Representatives yang dipimpin Demokrat awal tahun ini. Pengajuan tersebut mendapatkan dukungan dari Demokrat dan Republik, meskipun ada tentangan Trump.
Sebelum keputusan pembatalan ini, Trump satu hari sebelumnya melayangkan veto untuk membatalkan pencabutan kewenangan dalam menurunkan pasukan militer. Dia menyatakan, upaya yang dilakukan Kongres sangat menghina dan menuduh Demokrat melakukan ini karena alasan politik. Veto terbaru ini menjadi kali ketujuh bagi Trump selama tiga tahun menjabat.
Kaine menanggapi dengan mengatakan Kongres melakukan tugasnya. Dua lembaga negara itu mencoba menegaskan wewenangnya untuk mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer yang diberikan penuh kepada presiden.
"Itu bukan upaya partisan. Itu bipartisan sejak awal. Itu diperkenalkan untuk menghentikan terburu-buru untuk perang yang tidak perlu," kata Kaine sebelum pemungutan suara.
Trump juga berpendapat sebagai panglima tertinggi, dia perlu mempertahankan otoritas luas untuk menurunkan militer melawan Iran. Dia sebelumnya telah menarik AS dari perjanjian nuklir internasional dengan Iran.
Resolusi kekuatan perang diperkenalkan beberapa pekan setelah Trump memerintahkan serangan pada Januari. Aksi ini menewaskan komandan militer Iran Qassem Soleimani di bandara Baghdad.
Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran konflik baru di Timur Tengah. Anggota Kongres juga dibuat frustrasi karena tidak cukup diberi pengarahan tentang keputusan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika