REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Duta Besar LBBP RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga Tantowi Yahya menyebutkan beberapa kebijakan Selandia Baru dalam menghadapi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Di antaranya membuat aturan terkait masalah ini dengan cepat dan secara konsisten diterapkan.
Menurut Tantowi, menjadi negara terakhir yang terinfeksi Covid-19 membuat Selandia Baru memiliki waktu yang lebih banyak untuk memperlajari penanganan virus di negara lain seperti Singapura dan Wuhan, Cina mulai dari perkembangan virus itu, hingga kebijakannya.
"Ini sangat menguntungkan, ibarat Selandia Baru mengikuti ujian, negara ini mendapat giliran paling akhir dan tahu yang berhasil dan gagal. Sebagai negara yang disebut terakhir terdampak virus ini tentu saja negara ini menyiapkan diri," katanya saat video conference bertema 'Dukungan Diaspora Indonesia untuk Gugus Tugas Melawan Covid-19', Senin (11/5).
Kemudian, dia melanjutkan, begitu virus ini masuk pertama kali ke Selandia Baru pada 28 Februari 2020 lalu, negara ini benar-benar telah sigap dan tahu betul yang harus dilakukan. Kemudian, dia menambahkan, negara ini menerapkan kebijakan membuat peraturan-peraturan, baik undang-undang (UU) dan peraturan di bawahnya basisnya sama berdasarkan sains, rekomendasi pendapat para ahli dan akademisi.
"Dengan pola seperti ini, sulit kita untuk membayangkan kebijakan yang meleset, kebijakan yang tidak tepat dengan yang harus diatur peraturan tersebut," ujarnya.
Kedua, dia melanjutkan, peraturan atau UU itu dilaksanakan secara konsisten dan tidak serumit negara lain. Ia menyebutkan, UU yang dibuat di Selandia Baru bisa selesai dalam hitungan hari bahkan pekan termasuk terkait Covid-19.
Ia menyontohkan ketika pembuatan UU khususnya UU untuk mengatur tugas polisi, petugas keamanan ini perlu dibekali UU karena ketika nanti kalau lockdown diberlakukan dan ada pelanggaran yang dilakukan publik maka polisi bisa melakukan cepat dan keras. Ia menambahkan, Selandia Baru sebagai negara menganut sistem pemerintahan parlementer juga penting untuk mendukung pemerintahnya sehingga aturan ini bisa diterapkan secara tegas dan konsisten.
Yang juga tak kalah penting, dia menambahkan, adanya dukungan media. Ia menambahkan, media memiliki peran karena 70 persen masyarakat Selandia Baru mengandalkan informasi dari sumber terverifikasi dan masih membaca koran.
"Posisi ini menyebabkan pemerintah mudah menyebarkan informasi kepada masyarakatnya karena masyarakat mendapatkan informasi dari koran, televisi, hingga radio," ujarnya.
Di satu sisi, dia menambahkan, media-media ini tidak meninggalkan kritisnya dan mendukung kebijakan pemerintah. Artinya, dia melanjutkan, media hanya memberitakan berita keberhasilan Selandia Baru dalam menanggulangi Covid-19 dan kebijakan pemerintah mengenai masalah ini.
Dengan demikian, dia melanjutkan, setiap hari masyarakat Selandia Baru tahu apa yang terjadi. Ia menambahkan, meski rakyat Selandia Baru bermain media sosial (sosmed), tetapi sosmed tidak menjadi rujukan informasi. Jadi rakyat Selandia Baru hanya mendapatkan berita dari media mainstream yang beritanya terverifikasi.
Tantowi menambahkan, kunci keberhasilan kebijakan ini adalah partisipasi masyarakatnya dalam bentuk disiplin yang sangat kuat. Ia menambahkan meski penerapan secara konsisten penting, dukungan parlemen, media juga tidak kalah penting tetapi upaya ini tidak ada artinya kalau masyarakat tidak mendukung mendukung program ini.
"Artinya satu saja komponen hilang maka akan sulit memerangi Covid-19 dan ini kunci sukses Selandia Baru. Karena itu negara ini yang organisasi kesehatan dunia (WHO) perkirakan pertama lepas dari virus ini pertengahan Juli 2020 mendatang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika