REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Luar Negeri Junior Inggris, James Cleverly menyatakan, tidak mendukung aneksasi atau pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Keputusan itu berseberangan dengan Amerika Serikat.

Cleverly menjelaskan, pengambilan tanah Palestina oleh Israel akan membuat solusi dua negara lebih sulit dicapai. "Posisi lama kami adalah bahwa kami tidak mendukung aneksasi bagian-bagian Tepi Barat, dan ... melakukan hal itu dapat membuat keberlanjutan solusi dua negara lebih sulit," kata Menteri Inggris untuk Timur Tengah dan Afrika Utara ini di hadapan parlemen.

Dikutip dari Aljazirah, juru bicara untuk Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris mengatakan, menteri itu hanya menyatakan kembali kebijakan lama pemerintah tentang Tepi Barat. "Inggris prihatin dengan laporan kemungkinan langkah menuju aneksasi bagian-bagian Tepi Barat oleh Israel," kata Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab pada Januari.

Rabb mengatakan, setiap langkah sepihak seperti itu akan merusak upaya baru untuk memulai kembali perundingan perdamaian. Kondisi itu juga bertentangan dengan hukum internasional.

"Setiap perubahan pada status quo tidak dapat diteruskan tanpa kesepakatan yang dinegosiasikan oleh para pihak sendiri," kata Raab.

Penyataan tersebut berlawanan dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang mengatakan, terserah kepada Israel apakah akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang berada di bawah pendudukan militer Israel sejak 1967. Pompeo diperkirakan mengunjungi Israel pekan ini untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra koalisinya yang baru, Benny Gantz. Perjalanan tersebut diharapkan fokus pada rencana Israel untuk secara resmi mengambil bagian-bagian dari wilayah Palestina yang diduduki. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memang mendukung aneksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki.

Sementara itu, Prancis mendesak negara-negara lain di Uni Eropa yang merupakan mitra dagang terbesar Israel mempertimbangkan untuk menegur Israel jika terus menjalankan aneksasi. Belgia, Irlandia, dan Luksemburg juga ingin membahas kemungkinan langkah-langkah sanksi ekonomi pada pertemuan para menteri luar negeri beberapa hari mendatang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika