REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Utusan khusus Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nickolay Mladenov menyerukan kepada Israel untuk membatalkan rencana aneksasi wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat. Selain itu, Mladenov juga meminta Palestina melanjutkan pembicaraan dengan Kuartet Timur Tengah yakni Amerika Serikat (AS), Rusia, Uni Eropa, dan PBB.
"Israel harus menghentikan rencana aneksasi. Saya meminta rekan-rekan saya di Kuartet Timur Tengah untuk mengambil peran mediasi dan bekerja bersama dengan negara-negara di kawasan itu untuk mengedepankan perdamaian," ujar Mladenov, dilansir Aljazirah.
Sebelumnya Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan telah mengakhiri semua perjanjian dan kesepahaman dengan Israel dan AS. Berbicara setelah pertemuan para pemimpin Palestina di Ramallah, Abbas mengatakan, aksi aneksasi Israel atas setiap bagian Tepi Barat yang diokupasi akan merusak peluang untuk mencapai solusi atas permasalahan kedua negara. Menanggapi hal tersebut, Mladenov mengatakan, dia akan berbicara dengan Abbas terkait konsekuensi praktis dari pernyataan itu.
"Ancaman aneksasi oleh Israel atas bagian wilayah Tepi Barat merupakan pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional," kata Mladenov.
Mladenov mengatakan, rencana aneksasi itu akan mengancam solusi dua negara, menutup pintu perundingan, dan mengancam upaya memajukan perdamaian regional. Aneksasi juga dapat menghambat upaya PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Duta Besar AS untuk PBB, Kelly Craft mengatakan, solusi hanya bisa dihasilkan oleh kedua pihak yang duduk di meja perundingan. Dia meminta Palestina untuk mengambil kesempatan yang ditawarkan dalam rencana Timur Tengah, yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan, Paris bekerja sama dengan mitra-mitra Eropa untuk membuat rencana aksi seandainya Israel tetap melanjutkan ancaman aneksasi. Selama beberapa hari terakhir, Paris telah melakukan konferensi video dengan negara lain terkait rencana aksi tersebut.
"Selama beberapa hari terakhir kami telah mengadakan beberapa konferensi video dengan rekan-rekan Eropa, dengan tujuan untuk memutuskan tindakan pencegahan bersama dan akhirnya pembalasan jika keputusan seperti itu diambil," kata Jean-Yves.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
