REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Kebijakan pemerintahan Prancis untuk menopang perekonomian dalam menghadapi pandemi Covid-19 telah menelan biaya 450 miliar euro atau 490 miliar dolar AS atau Rp 7.234 triliun (kurs 1 dolar AS=Rp 14.764). Nilai ini setara dengan 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Prancis, menurut Menteri Keuangan Bruno Le Maire, Senin (25/5).
Sejak pertengahan Maret, pemerintah telah menerapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak pandemi. Di antaranya, subsidi upah untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pinjaman yang dijamin negara, penangguhan pajak dan bantuan kepada bisnis kecil.
Le Maire mengatakan, apabila kita melakukan semua kebijakan dengan menggunakan anggaran negara dan untuk mendukung arus kas dunia usaha, nilainya mencapai 450 miliar euro. "Atau 20 persen dari kekayaan negara, di atas meja," katanya di BFM TV seperti dilansir di Reuters, Senin.
Ia menambahkan, pinjaman yang dijamin negara dengan batas total 300 miliar euro telah ditetapkan. Kebijakan ini hanya memiliki dampak langsung terhadap anggaran apabila peminjam mengalami kebangkrutan sehingga jaminan harus digunakan.
Sejauh ini, pemerintah telah menganggarkan 110 miliar euro dalam dukungan krisis langsung untuk ekonomi. Tapi, pemerintah akan memperbaharui angka tersebut melalui undang-undang yang merevisi anggaran tahun ini pada 10 Juni.
Beberapa kebijakan yang paling mahal adalah cuti yang disubsidi negara. Selama krisis, negara telah sepenuhnya mengganti perusahaan hingga 70 persen dari upah bruto yang dibayarkan kepada karyawan yang dirumahkan. Tapi, Le Maire mengatakan, jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan akan dikurangi secara bertahap dan dimulai pada bulan depan.
Sejumlah sektor yang sangat terpukul oleh pandemi akan mendapatkan stimulus secara spesifik. Pemerintah telah menghasilkan satu stimulus untuk industri pariwisata. Sedangkan, satu paket lainnya untuk produsen kendaraan direncanakan rilis pada Selasa (26/5) dan keperluan dirgantara diharapkan keluar sebelum revisi anggaran pada Juni.
Le Maire mengatakan, Presiden Prancis Emmanuel Macron akan mengumumkan beberapa langkah kuat untuk produsen mobil. Khususnya dalam meningkatkan permintaan. Tapi, kebijakan ini mengaruskan mereka re-lokasi beberapa produksi di Prancis sebagai imbalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika