Selasa 26 May 2020 17:00 WIB

China: Isu Xinjiang adalah Urusan Dalam Negeri

Isu Xinjiang disebut urusan dalam negeri yang tak memungkinkan campur tangan asing.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Yeyen Rostiyani
Foto pada 2017 menunjukkan Masjid Kashgar, Xinjiang (ilustrasi)
Foto: AP Photo
Foto pada 2017 menunjukkan Masjid Kashgar, Xinjiang (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China menekankan bahwa isu Xinjiang merupakan urusan dalam negerinya. Campur tangan atau intervensi asing terkait masalah di wilayah tersebut tidak dimungkinkan.

Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian saat merespons pertanyaan tentang rencana Departemen Perdagangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada perusahaan China yang relevan dan lembaga pemerintah atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang.

"Perlu digarisbawahi bahwa urusan Xinjiang adalah murni urusan dalam negeri China yang tidak memungkinkan campur tangan asing. Langkah-langkah untuk melawan terorisme dan deradikalisasi telah diambil guna mencegah secara fundamental kedua kekuatan jahat itu berakar di Xinjiang," kata Zhao dalam pengarahan pers pada Senin (25/5), dikutip laman resmi Kementerian Luar Negeri China.

Zhao mengatakan langkah-langkah yang diambil di Xinjiang sesuai dengan hukum di negaranya dan praktik internasional. Dia mengklaim hal itu berkontribusi terhadap kontra-terorisme global. Oleh sebab itu Zhao mengkritik keras rencana AS menjatuhkan sanksi dengan dasar pelanggaran HAM di Xinjiang. 

"Tuduhan AS terhadap China tidak lain adalah omong kosong mutlak untuk mengacaukan publik, hanya berfungsi mengungkap usaha jahatnya untuk mengganggu upaya anti-terorisme Xinjiang dan stabilitas serta pembangunan China," ujarnya.

Dia mendesak AS memperbaiki kesalahannya dan membatalkan keputusan yang relevan serta berhenti mencampuri urusan dalam negeri China. "China akan terus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan China serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China," ucapnya.

Pemerintah China telah dituding membangun kamp-kamp interniran dan menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Beijing telah secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Ia mengatakan bahwa Xinjiang berada di bawah ancaman milisi dan separatis Islam. China membantah adanya penganiyaan atau kamp interniran di Xinjiang. China mengklaim kamp-kamp di wilayah tersebut merupakan pusat pendidikan kejuruan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement