REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil tindakan di enam bidang, yang bertujuan membatasi dampak perekonomian selama pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) berlangsung. Dalam pertemuan virtual yang dilakukan membahas tentang pembiayaan dan pengembangan, ia mengatakan krisis likuiditas global harus diatasi segera.
Guterres meminta negara-negara di seluruh dunia memberikan solusi yang tepat terkait utang. Ia juga mendesak kreditor swasta memegang utang dari negara-negara berkembang, guna memberi keringanan, serta menyelaraskan insentif dalam sistem keuangan global dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, dan mengatasi kebocoran aliran keuangan ilegal, sehingga ekonomi pulih lebih baik setelah pandemi.
"Melewati Covid-19 dan pulih dengan lebih baik akan membutuhkan dana. Tetapi, alternatifnya akan jauh lebih mahal. Ini adalah krisis global dan bagaimana kita semua menyelesaikannya,"ujar Guterres dilansir UPI, Jumat (29/5).
Guterres memperingatkan bahwa jika negara-negara tidak bersama-sama mengambil tindakan, pandemi itu akan menyebabkan penderitaan tak terbayangkan di seluruh dunia. Ia memperkirakan 60 juta orang dapat terdorong dalam kemiskinan ekstrem dan hingga 8,5 triliun dolar AS hilang dari output global.
Selain itu, pandemi Covid-19 dinilai telah semakin mengekspos dan memperburuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mendalam dalam sistem keuangan global, terutama di kalangan perempuan. Guterres menegaskan seluruh upaya akan dilakukan oleh PBB untuk membangun jalur yang berkelanjutan, memungkinkan tak hanya mengalahkan wabah, tetapi juga mengatasi krisis iklim, mengurangi ketidaksetaraan, serta memberantas kemiskinan dan kelaparan.
Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB Tijjani Muhammad-Bande mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus memikirkan kembali sistem ekonomi untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030. Ia menegaskan saat ini adalah waktu revisi arsitektur keuangan dilakukan.
"Rencana tidak hanya mengatasi kekurangan likuiditas saat ini, tetapi juga memberikan solusi yang tahan lama yang menciptakan ruang fiskal yang vital untuk investasi dalam pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara yang membutuhkan," kata Tijjani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika