REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Otoritas pabean Tiongkok melarang impor babi, babi hutan, dan produk-produk terkait yang berasal dari India. Larangan ini untuk mencegah penyebaran demam babi Afrika atau ASF.

Larangan ini mulai berlaku pada Rabu 27 Mei lalu, seperti dilansir di laman Thomson Reuters Foundation News. Laporan tersebut juga menyampaikan, China sebagai negara konsumen babi tertinggi berusaha untuk memulihkan produksi babi dalam negerinya. Hal ini dilakukan setelah wabah mematikan ASF menghancurkan peternakan babinya yang terbilang besar.

The Siasat Daily, yang mengutip Global Times, menyebut larangan itu diterbitkan oleh Jenderal Administrasi Kepabeanan Tiongkok, dan Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan. Larangan ini muncul setelah terjadi ketegangan antara kedua negara di wilayah Lembah Galwan.

Ketegangan terjadi akibat pembangunan fasilitas pertahanan ilegal India baru-baru ini di wilayah yang berbatasan dengan China. Namun India menolak tudingan Beijing dan mengatakan bahwa pasukan China menghalangi patroli normal yang digelar oleh pasukan India di sepanjang garis actual control.

India melaporkan kasus penyakit ASF pertamanya pada babi domestik dan babi hutan di Assam awal bulan ini. Pencegahan dan kontrol ASF di China telah mencapai hasil awal. Sejak awal tahun ini dilaporkan, babi yang membutuhkan perawatan dan babi yang mati juga menunjukkan tren menurun.

Ma Wenfeng, seorang analis senior di Beijing Orient Agribusiness Consultancy, mengatakan, pemulihan produksi babi telah memperoleh momentum dan memperlihatkan adanya tren penurunan harga daging babi. "Pasokan daging babi diperkirakan akan pulih tahun depan," katanya.

Penyakit demam babi Afrika ini pertama kali menyebar di Tiongkok pada Agustus 2018, ketika kasus pertama dikonfirmasi di provinsi Liaoning, China timur laut.

Hal ini mendorong harga daging babi rata-rata hingga 51,77 yuan atau 7,10 dolar AS per kilogram pada 2019. Impor daging babi China dalam dua bulan pertama pada 2020 ini melonjak 158 persen dari tahun sebelumnya menjadi 560 ribu ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika