REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Nasib negara Afghanistan entah mengarah kemana setelah perang tak berujung selama 18 tahun. Berbagai kubu masih saling berebut kekuasaan disana demi menjadi pemilik sejati Afghanistan.
Afghanistan terbagi-bagi menjadi beberapa kubu. Di antaranya pemerintah yang didukung pasukan internasional, Taliban dan sekutunya, ISIS dan kelompok lainnya.
Pada Februari lalu, Amerika dan Taliban menandatangani kesepakatan membawa perdamaian di Afghanistan. Isi kesepakatannya berupa pembagian kekuasaan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban sekaligus penarikan pasukan asing. Kesepakatan ini seolah menjadi babak baru masa depan Afghanistan.
Perwakilan Taliban menyambut kesepakatan dengan tiba di Ibu Kota negara Kabul untuk pembicaraan pelepasan tahanan. Saat ini, pihak pemerintah mengontrol 30 persen wilayah Afghanistan termasuk Kabul, Ibu Kota Provinsi dan beberapa distrik. Sedangkan Taliban mengontrol 20 persen. Sisa wilayahnya masih diperebutkan.
Data tersebut dihimpun Yayasan Defense Of Democracies dari laporan media. Data itu jadi satu-satunya yang menggambarkan kontrol wilayah di Afghanistan setelah program Resolute Support berhenti melakukan kajian kewilayahan disana.
Kekuatan militer internal Afghanistan tengah dalam posisi bertahan sejak misi NATO tuntas pada 2014. Semenjak itu, militer Afghanistan butuh bantuan logistik dan intelijen.
"Pemerintahan terpilih yang diakui internasional tidak punya kekuatan untuk mengontrol seluruh negaraa beserta kekuatan militer di dalamnya," kata Pakar Keamanan Amerika, Jonathan Schroden dilansir dari Radio Free Europe pada Senin, (1/6).
Schroden bersama lembaga riset CNA menyediakan kajian situasi di Afghanistan kepada kongres dan militer Amerika. Taliban sendiri mengklaim sebagai pemerintahan dalam pengasingan.
"Taliban mengikis kontrol pemerintah, tapi tak bisa melakukan apa-apa untuk jadi pemerintah yang sah. Sehingga kondisi sekarang sudah saling mengunci posisi masing-masing kubu," ujar Schroden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika