REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS - Misi Dukungan PBB di Libya mengatakan para pihak yang bertikai di Libya sepakat untuk memulai kembali perundingan gencatan senjata. Hal ini terjadi setelah pertempuran di dekat ibu kota Tripoli yang dipicu senjata asing terjadi dalam beberapa pekan belakangan.
Dalam sebuah pernyataan Selasa (2/6) waktu setempat, Misi Dukungan PBB Libya (UNSMIL) mengatakan pihaknya menyambut rencana untuk melanjutkan pembicaraan berdasarkan pertemuan 5+5 yang sebelumnya disebut. Pertemuan tersebut melibatkan lima perwira senior yang ditunjuk oleh masing-masing pihak.
Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Khalifa Haftar yang bermarkas di timur negara dilaporkan telah melakukan serangan sejak April 2019. Serangan itu tidak lain untuk merebut ibu kota negara, Tripoli, tempat kursi Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional.
Dalam beberapa pekan terakhir, GNA yang didukung oleh Turki telah mendorong LNA keluar dari beberapa daerah di barat laut. Namun, LNA yang didukung oleh Uni Emirat Arab, Rusia dan Mesir, mengatakan pihaknya mengambil kembali beberapa wilayah pada Senin.
Dua gencatan senjata telah disepakati tahun ini. Namun kedua penembakan dan pertempuran terus berlanjut. Utusan PBB Ghassan Salame mengundurkan diri pada Maret dan Dewan Keamanan PBB belum menyetujui penggantinya. Ini dinilai semakin memperumit upaya perdamaian.
Intervensi asing di Libya telah mempertaruhkan pertarungan dengan aliran senjata yang semakin kuat. Pekan lalu Amerika Serikat (AS) mengatakan Rusia telah menerbangkan setidaknya 14 jet tempur ke pangkalan udara LNA di Libya tengah.
Ahad lalu, setidaknya lima warga sipil tewas dalam serangan roket oleh milisi jenderal Khalifa Haftar di Tripoli, ibu kota Libya. Amin al-Hashemi, juru bicara Kementerian Kesehatan Libya, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa roket pada Ahad menghantam daerah perumahan. Tak ada informasi mengenai korban luka-luka.
Pemerintah Libya diserang oleh pasukan Haftar sejak April 2019, dengan lebih dari 1.000 tewas dalam kekerasan. Setelah itu otoritas meluncurkan Operasi Badai Perdamaian pada 26 Maret untuk melawan serangan terhadap ibu kota.
Menyusul penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011, PBB memimpin kesepakatan politik untuk mendirikan pemerintah Libya pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika