REPUBLIKA.CO.ID -- Oleh Khalid Fahad Al-Khater*
Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dengan dukungan Mesir dan Bahrain, memberlakukan blokade udara, darat, dan laut di Qatar.
Sebagai bagian dari blokade, kuartet negara-negara Arab itu tidak hanya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, tetapi juga memulai kampanye diplomatik dan media global terhadap negara tersebut.
Pada ulang tahun ketiga berjalannya blokade itu, penting meninjau kembali alasan di balik langkah ini.
Pada 23 Juni 2017, keempat negara yang memblokade mengeluarkan daftar 13 tuntutan untuk mengakhiri krisis. Daftar itu termasuk ketentuan bahwa Qatar menutup jaringan Al-Jazeera dan mengakhiri kontak dengan organisasi seperti Ikhwanul Muslimin.
Pada kenyataannya, Qatar tidak menjadi tuan rumah atau mendukung organisasi atau jaringan politik transnasional, tidak seperti beberapa negara yang memblokade.
Ultimatum yang dikeluarkan oleh kuartet pemblokiran menggemakan ultimatum 1914 yang disajikan oleh Kekaisaran Austro-Hungaria ke Serbia yang meminta negara untuk "menekan semua propaganda anti-Austria dan mengambil langkah-langkah membasmi dan menghilangkan organisasi teroris di perbatasan".
Pada saat itu, kabinet Inggris dan Perdana Menteri Winston Churchill telah menyimpulkan bahwa "sama sekali tidak mungkin bahwa tuntutan akan diterima atau bahwa penerimaan mereka akan memuaskan para penyerang".
Keempat negara yang memblokade ingin memaksa Qatar menyerah pada visi mereka untuk masa depan kawasan, yang membutuhkan pembentukan kembali tatanan regional yang hancur oleh Musim Semi Arab pada 2011.
Musim Semi Arab merupakan kontra-narasi terhadap tatanan yang berlaku saat itu. Musim Semi Arab pecah secara spontan dan mencari kebebasan, peluang baru dan jalur kemajuan bagi orang-orang di wilayah tersebut.
Mengembalikan konsekuensi dari Musim Semi Arab telah menjadi tujuan negara-negara pemblokir sejak 2011. Sebagai bagian dari upaya mereka meraih keuntungan di wilayah tersebut selama Musim Semi Arab, negara-negara ini juga mencari dukungan internasional.
Untuk membuat negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat berpihak pada mereka, negara-negara yang memblokade ini mendukung kebijakan yang memecah-belah --dan kadang-kadang Islamofobia-- di negara-negara ini.
Bahkan sebelum blokade mereka di Qatar, upaya kuartet untuk membangun kembali tatanan regional Arab pra-Musim Semi menyebabkan kehancuran di Timur Tengah.
Pada 2015, mereka melancarkan perang di Yaman. Pada 2016, mereka mendukung upaya kudeta yang gagal terhadap pemerintah Turki, yang menciptakan ketegangan antara Ankara dan sekutu Baratnya dan merusak kerja sama dalam masalah regional lainnya.
Pada 2017, kuartet negara Arab ini tidak hanya meluncurkan blokade di Qatar, tetapi juga menahan perdana menteri Lebanon dan mengancam akan menyerang target Lebanon. Jika serangan-serangan ini terjadi, mereka akan menjerumuskan kawasan itu ke dalam perang besar.
Pada 2018, pembunuhan mengerikan terhadap jurnalis Saudi Jamal Khashoggi menciptakan ketegangan politik lebih lanjut. Pada 2019, negara-negara yang memblokade mencapai ambang perang dengan Iran.
Selain itu, warga dari negara-negara yang memblokade ini yang diduga menyimpang dari narasi ini ditahan, disiksa dan bahkan dibunuh.
Negara-negara yang memblokade berusaha untuk menjual janji kemajuan dan liberalisasi, dipermanis dengan kesepakatan komersial dan keamanan, sebagai imbalan atas dukungan internasional bagi rencana mereka untuk membangun kembali tatanan regional yang kejam dan otoriter.
Negara-negara yang membeli narasi ini, dan mereka yang mencoba menyajikannya sebagai kemajuan, berfokus pada keuntungan jangka pendek sambil mengabaikan sumber ketidakpuasan dan ketidakstabilan yang ada. Narasi ini telah dicoba dan diuji selama beberapa dekade dan terbukti gagal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika