REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pimpinan Hamas Ismail Haniyeh mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam surat tertanggal Jumat (5/6) pekan lalu itu, ia meminta Jokowi mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah aneksasi Tepi Barat oleh Israel.
"Hamas meminta kesediaan Anda untuk melakukan intervensi guna menangkal kebijakan kriminal aneksasi yang rasis oleh pihak Israel di Tepi Barat dan Lembah Yordan," tulis Haniyeh dalam surat yang diperoleh Republika dari pihak Hamas tersebut. Haniyeh mengatakan, Indonesia sebagai bagian dari umat Islam sedunia punya tanggung jawab untuk bersatu menolak kebijakan tersebut.
Indonesia juga diminta berperan sebagai bagian dari "ummah" untuk melindungi tempat-tempat suci umat Islam yang akan terdampak aneksasi tersebut. Jika tidak, lokasi-lokasi yang disucikan umat Islam di Yerusalem, Tepi Barat, dan Masjid al-Aqsha terancam tergerus penguasaan Israel.
Ia mendorong Presiden Jokowi meningkatkan komunikasi dan menggerakkan negara-negara di regional dan organisasi internasional untuk menyatukan pandangan melawan aneksasi. Komunitas internasional juga perlu diyakinkan bahwa tindakan Israel mencaplok Tepi Barat adalah upaya kriminal yang melanggar hukum-hukum internasional.
Haniyeh juga meminta Indonesia mendorong konferensi tingkat tinggi negara-negara mayoritas Muslim untuk menyikapi aneksasi Tepi Barat. "Umat Islam harus menciptakan jaringan politik, diplomatik, ekonomi, dan media untuk mengkampanyekan hak-hak bangsa Palestina," kata dia.
Menurut Haniyeh, negara-negara Muslim harus menolak normalisasi hubungan dengan Israel selama negara tersebut masih terus melakukan tindakan kriminal terhadap rakyat Palestina. "Kami akan menghadapi terorisme Israel dengan perlawanan komprehensif dengan seluruh cara yang memungkinkan," kata Haniyeh.
Dalam surat itu, Haniyeh juga mendoakan Pemerintah Indonesia sukses menangani wabah Covid-19 yang melanda berbagai wilayah. "kami mengharapkan Anda akan mencapai kesuksesan dan memimpin negara menuju masa depan yang lebih sejahtera," kata Haniyyeh.
Tak diam
Indonesia sedianya tak tinggal diam soal aneksasi Tepi Barat. Akhir bulan lalu, Pemerintah Indonesia kembali mengangkatisu Palestina ke forum dunia seraya meminta Israel menghentikan rencana menganeksasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan ia telah mengangkat isu Palestina pada pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berlangsung secara virtual pada Rabu (27/5).
Dalam beberapa hari itu, ia juga telah menghubungi Sekretaris Jenderal PBB António Guterres. Retno juga berbicara dengan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dan sejumlah menteri luar negeri dari anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Gerakan Non-Blok, Uni Eropa, serta organisasi dan lembaga internasional lainnya.
"Dalam surat (yang saya kirim ke pejabat tinggi negara sahabat--Red), saya menyebutkan aneksasi tidak hanya mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan, tetapi juga mengancam seluruh upaya menemukan penyelesaian terhadap isu Palestina," terang Retno yang menyampaikan paparannya dalam bahasa Inggris.
Ia mendorong komunitas internasional untuk bekerja sama menegakkan komitmen terhadap hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB Rabu malam, Retno menekankan lembaga tersebut punya kewajiban memulihkan kembali hak Palestina terhadap wilayahnya sesuai dengan tapal batas 1967. "Kita tidak dapat membiarkan Israel melanjutkan rencana aneksasinya (di Tepi Barat--Red)," kata Retno. n
Ikuti Whatsapp Channel Republika