REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vietnam pada Kamis (11/6) mencatat tidak ada kasus baru COVID-19 dari dalam negeri selama 56 hari berturut-turut. Pemerintah setempat mulai memacu kerja ekonomi dengan menyalurkan sejumlah insentif dan subsidi kepada pelaku usaha.
Informasi itu diperoleh dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Ibnu Hadi, saat sesi seminar mengenai pemulihan ekonomi setelah pandemi, yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hanoi, lewat dunia maya.
"Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Vietnam, antara lain, surat edaran dari Perdana Menteri (Nguyen Xuan Phuc) yang memerintahkan otoritas terkait membantu sektor produksi dan bisnis, memastikan jaminan sosial selama pandemi. Ini dibarengi dengan resolution decree (instruksi, red) terkait fleksibilitas pembayaran pajak dan sewa tanah," ucap Dubes Ibnu.
Pemerintah Vietnam juga membebaskan beberapa pungutan pajak untuk pelaku usaha rumah tangga. Vietnam memberikan pengurangan 50 persen biaya pendaftaran (register fee) untuk kendaraan yang dirakit atau diproduksi di dalam negeri. Vietnam juga memberikan perpanjangan pembayaran pajak ekspor dan pajak penghasilan pribadi sampai 31 Desember 2020.
Kemudahan lainnya yang diberikan Pemerintah Vietnam, antara lain, pengurangan pajak pendapatan perusahaan sampai 50 persen, penangguhan pembayaran premi asuransi. Sementara untuk sektor pariwisata, Vietnam berusaha meningkatkan kunjungan dalam negeri dengan menurunkan biaya akomodasi dan tiket pesawat sampai 50 persen.
Menurut Dubes Ibnu, langkah itu dilakukan demi meningkatkan nilai ekspor serta investasi asing di Vietnam.
"Vietnam setelah COVID-19 fokus pada pemulihan bisnis, mendorong ekspor, dan menarik PMA (penanaman modal asing). Vietnam lebih agresif dan lebih dulu melakukan ini daripada emerging economies lainnya karena mereka sukses menangani COVID-19," ucap Ibnu.
Dalam kesempatan sama, Diep Hoai Nam, seorang pengacara asal Vietnam sebagai salah satu narasumber, menyampaikan insentif yang diberikan pemerintah mencakup berbagai sektor. Sektor pertanahan, keringanan pajak dan biaya, asuransi, perbankan, listrik, pasar modal, industri, pariwisata, penerbangan, industri manufaktur dalam negeri, dan olahraga mendapatkan insentif.
Tidak hanya itu, Pemerintah Vietnam juga menunda pungutan dana pensiun dan asuransi jiwa sampai Juni 2020, demi meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19.
Sejak kasus pertama ditemukan pada 23 Januari sampai hari ini (11/6), hanya 332 orang positif tertular COVID-19 di Vietnam. Pemerintah setempat belum melaporkan adanya korban jiwa. Bahkan sampai hari ini, Pemerintah Vietnam tidak lagi melaporkan adanya kasus penularan lokal selama 56 hari berturut-turut.
Vietnam sempat memberlakukan pembatasan ketat secara menyeluruh pada 1-22 April. Pada periode itu, Vietnam menutup sebagian besar sektor usaha, sekolah, fasilitas umum, melarang perkumpulan massa lebih dari 10 orang, menutup perbatasan, dan menghentikan layanan penerbangan.
Namun, pemerintah setempat pada 23 April mulai melonggarkan sejumlah aturan pembatasan. Beberapa minggu setelahnya sampai hari ini, sekolah dan sebagian besar fasilitas umum telah dibuka, kegiatan masyarakat, aktivitas perekonomian, termasuk penerbangan domestik, kembali beroperasi.
Bahkan pada 9 Juni, PM Phuc berencana mengaktifkan kembali layanan penerbangan internasional ke negara-negara yang tidak lagi melaporkan kasus penularan baru selama 30 hari. Menurut Dubes Ibnu, Pemerintah Vietnam berhasil mengendalikan wabah COVID-19 berkat penanggulangan yang cepat dan menyeluruh, serta alur birokrasi yang terpusat.
"Saya bukan ahli kesehatan, tetapi yang saya perhatikan, mereka bekerja sama erat sekali dengan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia, red) dan kedua faktor keberuntungan atau luck karena ada perusahaan Vietnam yang bisa memproduksi PCR (polymerase chain reaction) test kit," ujar dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika