REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Irak dan Amerika Serikat telah menegaskan komitmen mereka untuk penarikan pasukan AS dari Irak tanpa memberikan batas waktu. Hal itu dilaporkan kantor berita negara INA pada Jumat (12/6) yang mengutip Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi.

Pada awal tahun ini, Parlemen Irak memutuskan penarikan pasukan asing dari Irak. Sebagian besar pasukan AS dan pasukan koalisi lainnya telah pergi dari Irak.

Al-Kadhimi mengatakan Dialog Strategis AS-Irak mengakui keputusan parlemen Irak tentang penarikan AS, INA melaporkan tanpa rincian lebih lanjut. Dalam pernyataan bersama mengenai Dialog Strategis AS-Irak, Washington mengatakan akan terus mengurangi pasukan dan membahas dengan pemerintah Irak status pasukan yang tersisa.

AS menekankan pihaknya tidak mencari pangkalan permanen atau kehadiran militer permanen di Irak. Berdasarkan pernyataan bersama, AS juga membahas soal penasihat ekonomi untuk bekerja secara langsung dengan pemerintah Irak guna membantu memajukan dukungan internasional bagi upaya reformasi Irak. Hal itu mengingat konsekuensi pandemi virus corona dan penurunan harga minyak.

Sebelumnya, Parlemen Irak mengeluarkan resolusi meminta pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di Irak dan memastikan mereka tidak menggunakan tanah, udara, dan airnya dengan alasan apa pun.

"Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuan dari koalisi internasional yang memerangi negara Islam karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan," demikian pernyataan resolusi tersebut.

"Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara, atau air dengan alasan apa pun."

Resolusi parlemen, berbeda dengan undang-undang, tidak mengikat pemerintah. Tetapi Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi sebelumnya sudah meminta parlemen untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika