REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat kembali memperingatkan Israel tentang rencananya mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Menurutnya, langkah itu akan mengakhiri proses solusi melalui negosiasi dan penghancuran Palestina.
“Jika (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu meneruskan pencaplokan dan apartheid, maka dia harus bersekutu dengan organisasi ekstremis rasialis Amerika, Klu Klux Klan, dan harus siap mengambil semua tanggung jawab sebagai kekuatan pendudukan. Aneksasi berarti penghancuran Otoritas Palestina dan ini akan menjadi akhir solusi melalui negosiasi,” kata Erekat dalam sebuah konferensi virtual dengan para jurnalis asing pada Ahad (14/6), dikutip laman kantor berita Palestina WAFA.
Menurutnya Israel memang tak menyukai fakta. Dia menilai Israel memiliki keyakinan bahwa menyangkal fakta berarti menyangkal keberadaan mereka. “Mereka (Israel) harus menyadari bahwa pencaplokan berarti apartheid dan rasialisme,” ujarnya.
Netanyahu telah mengumumkan rencana untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Dia mengatakan tidak akan menyetujui pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasi.
Namun otrotas Israel disebut belum menemukan kesepakatan dengan AS perihal rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat. Perdebatan di internal pemerintahan Netanyahu pun masih terjadi.
Saat ini sebuah komite AS dan para pejabat Israel tengah menggambar garis wilayah di Tepi Barat sesuai dengan yang diusulkan dalam rencana perdamaian buatan pemerintahan Donald Trump. Namun menurut Menteri Urusan Permukiman Israel Tzipi Hotovely, ketentuan batas-batas wilayah juga belum disepakati.
Dalam rencana perdamaian Timur Tengah yang dirilis oleh Trump, AS mengakui kedaulatan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Washington pun mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. AS kemudian mengusulkan Abu Dis sebagai ibu kota masa depan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika