REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Utusan Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan Dewan Keamanan PBB akan menggelar pertemuan tingkat menteri luar negeri untuk membahas rencana pencaplokan Tepi Barat. Kegiatan itu dijadwalkan diselenggarakan pada 24 Juni mendatang.
Dalam sebuah wawancara dengan radio Voice of Palestine pada Ahad (14/6), Mansour mengungkapkan undangan terkait pertemuan itu telah disebar ke menteri luar negeri berbagai negara, termasuk anggota Gerakan Non-Blok dan Liga Arab. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kemungkinan turut menghadiri pertemuan tersebut.
Mansour berharap Dewan Keamanan PBB akan memikul tanggung jawabnya dan menuntut Israel menghentikan semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki serta menghentikan rencana pencaplokan. Sementara itu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki mengatakan negaranya telah bekerja keras untuk menggalang dukungan internasional guna menggagalkan rencana aneksasi Israel.
Menurut al-Maliki, pada pertemuan 24 Juni mendatang, Palestina akan menyampaikan pidato tentang dampak dari rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Saat ditanya Voice of Palestine tentang strategi apa yang dipersiapkan Palestina jika Israel melanjutkan rencana pencaplokannya, al-Maliki menjawab bahwa hal itu telah dipikirkan oleh Presiden Mahmoud Abbas.
"Ada banyak komite yang Presiden (Abbas) baru-baru ini dirikan guna mengembangkan rencana serta skenario. Kepemimpinan (Palestina) memiliki rencana, skenario, program, mekanisme, dan alat untuk menangani (pencaplokan) tersebut," kata al-Maliki.
Israel berencana mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat pada 1 Juli mendatang. Ia telah menyatakan tidak akan mengakui negara Palestina sebagai bagian dari rencana aneksasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
