REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menghapus koalisi militer pimpinan Arab Saudi dari daftar hitam PBB. Keputusan ini beberapa tahun setelah nama disematkan karena membunuh dan melukai anak-anak di Yaman.
Guterres dalam laporan tahunannya kepada Dewan Keamanan PBB menyebut koalisi ini diduga membunuh atau melukai 222 anak-anak di Yaman tahun lalu. Dia mengatakan, Houthi bertanggung jawab atas 313 korban dan pemerintah Yaman menyumbang 96 korban. Keduanya tetap menjadi pembunuh anak-anak dan daftar hitam konflik bersenjata.
Penghapusan akan dilakukan pada koalisi Saudi karena pelanggaran membunuh dan melukai mengalami penurunan yang signifikan dan berkelanjutan. Mereka pun melakukan penerapan langkah-langkah yang bertujuan melindungi anak-anak.
Tapi, Guterres menambahkan bahwa koalisi akan dikenai pemantauan selama satu tahun. Setiap kegagalan untuk mengurangi lebih lanjut korban anak-anak akan menyebabkannya koalisi itu masuk kembali dalam daftar hitam tahun depan.
"Sekretaris Jenderal menambahkan tingkat rasa malu yang baru ke dalam 'daftar aib' dengan menghapus koalisi yang dipimpin Saudi dan mengabaikan bukti PBB sendiri tentang pelanggaran berat yang berkelanjutan terhadap anak-anak," kata direktur advokasi hak-hak anak untuk Human Rights Watch, Jo Becker, mengkritik langkah PBB.
Yaman terperosok dalam konflik sejak kelompok Houthi yang beraliansi dengan Iran menggulingkan pemerintah dari ibu kota Sanaa pada 2014. Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi ikut campur tangan dalam upaya untuk memulihkan pemerintah pada 2015 .
Koalisi militer yang dipimpin Arab Saudi telah secara resmi masuk daftar hitam selama tiga tahun terakhir. Penambahan ke daftar hitam pada 2016 dan kemudian penghapusan koalisi dari daftar itu ditunda oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon.
Pada saat itu, Ban menuduh Arab Saudi memberikan tekanan yang tidak dapat diterima. Atas sikap itu, Riyadh pun mengancam akan memotong sejumlah dana PBB dan menyangkal mengancam Ban.
Mengingat peristiwa itu, utusan PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, Virginia Gamba, menekankan keputusan penghapusan daftar hitam koalisi Saudi tidak dengan tekanan. "Saya bisa menjawabnya dengan sangat, sangat jelas, tentu saja tidak," ujarnya.
Laporan PBB tidak mendorong negara yang masuk daftar hitam untuk bertindak. Lembaga ini hanya mempermalukan para pihak dalam konflik dengan harapan mendorong untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak.
Upaya yang tidak berdampak ini telah lama menjadi kontroversi. Para diplomat mengatakan, Arab Saudi dan Israel memberikan tekanan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk berada di luar daftar hitam.
Negara atau kelompok dapat dimasukkan dalam daftar hitam karena membunuh, melukai, atau menyalahgunakan anak-anak, serta menculik atau merekrut anak-anak. Selain itu, negara itu pun menolak akses bantuan untuk anak-anak atau menargetkan sekolah dan rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika