REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Koalisi Arab Saudi menyambut permintaan yang dibuat oleh pemerintah Yaman dan Dewan Transisi Selatan untuk pertemuan di Riyadh, Senin (22/6). Langkah ini menjadi langkah maju dalam mengimplementasikan Perjanjian Riyadh.
"Mengingat peristiwa baru-baru ini di Socotra dan gubernur Abyan, Koalisi menyambut baik tanggapan pemerintah Yaman yang sah dan Dewan Transisi Selatan," ujar juru bicara koalisi, Kolonel Turki Al-Malki, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Press Agency.
Al-Malki menyatakan, permintaan ini dilakukan dalam upaya melakukan gencatan senjata yang komprehensif, de-eskalasi, dan pertemuan yang akan diadakan di Arab Saudi. Upaya ini bentuk dari dukungan memprioritaskan kepentingan nasional Yaman, rakyatnya, keamanan dan stabilitas, dan mengakhiri pertumpahan darah.
"Koalisi menyesalkan perkembangan terakhir di sejumlah wilayah Selatan di Yaman," ujar Al-Malki kembali menekankan penerapan Perjanjian Riyadh, dikutip dari Saudi Gazette.
Juru bicara itu mengatakan Koalisi menolak perilaku yang merusak keamanan dan stabilitas serta bertentangan dengan Perjanjian Riyadh di daerah-daerah yang dibebaskan. Mereka menegaskan kembali komitmennya yang sudah lama untuk berdiri di Yaman.
Perlu ada upaya lanjutan untuk menyatukan warga Yaman, menjembatani kesenjangan antara komponen-komponen warga, dan mendukung upaya untuk memulihkan bangsa, keamanan, stabilitas, persatuan negara dan wilayah. Al-Malki mengatakan, Koalisi akan mengerahkan pengamat di Abyan untuk mengamati gencatan senjata dan pemisahan pasukan yang komprehensif.
Al-Malki menyerukan semua komponen dan kekuatan politik, serta sosial dan media Yaman untuk mendukung pertemuan di Riyadh. Cara tersebut akan membawa kepentingan besar bagi Yaman dan memulihkan negara dan lembaga-lembaganya dalam rangka untuk menyediakan keamanan, layanan, dan mengurangi penderitaan rakyat Yaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
