REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Tim kampanye Joe Biden, calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, meminta Facebook dan Twitter menghapus unggahan Presiden AS Donald Trump, Senin (23/6) yang diyakini memuat pandangan keliru dan memfitnah sistem pungutan suara lewat surat.
Trump kembali mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada pemilihan presiden AS pada 3 November 2020. Presiden AS itu mengunggah beberapa cicitan, Senin (22/6), berisi kritik terhadap rencana pungutan suara via surat yang telah diterapkan sejumlah negara bagian. Sistem itu digunakan demi memfasilitasi para pemilih yang khawatir tertular virus, sehingga mereka dapat memberikan suaranya dari rumah.
"Jika orang-orang dapat ke luar rumah dan ikut aksi protes, berbuat rusuh, serta menjarah toko-toko dan membuat kericuhan lainnya, mereka juga dapat ke luar (rumah) dan MEMBERIKAN SUARA - itu akan menjaga pemilihan ini tetap jujur," tulis Trump. "Jutaan surat suara dikirim ke rumah warga, siapa yang tahu surat suara itu ke mana dan dikirim ke siapa?" ujar dia.
Trump, yang menolak pungutan suara via surat, selama beberapa minggu terakhir telah menyebarkan ketakutan ke para pendukungnya bahwa Partai Demokrat akan menyalahgunakan sistem itu untuk menang pada pemilihan presiden November tahun ini.
"Daftar pemilih banyak memuat orang-orang yang telah pindah alamat, bahkan meninggal dunia," kata juru bicara tim kampanye Trump, Tim Murtaugh, menanggapi tanggapan juru kampanye Biden.
"(Sistem) ini merupakan undangan terbuka terhadap penipuan dan mengancam integritas pemilihan umum," kata dia.
Tim kampanye Biden mengatakan Trump memaksa warga AS untuk membuat pilihan antara melindungi kesehatan dan menggunakan hak pilihnya.
"Hari ini, dia (Trump) mengunggah banyak cicitan yang berisi teori konspirasi tidak berdasar hanya demi mendiskreditkan sistem pungutan suara via surat," kata manajer kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, lewat pernyataan tertulis.
"Tim kampanye kami telah mengirim surat ke Twitter dan Facebook meminta disinformasi ini, yang bertujuan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu kita, agar segera dihapus," kata dia.
Seorang perwakilan dari Facebook mengatakan unggahan Trump tidak melanggar kebijakan perusahan, sehingga tulisannya itu tidak akan dihapus. Juru bicara Twitter juga menyampaikan unggahan Trump tidak melanggar kebijakan perusahaan.
Beberapa perusahaan pengelola media sosial banyak didesak publik untuk mengawasi disinformasi dalam kampanye politik. Trump, saat diwawancarai Politico, Jumat (19/6), mengatakan pungutan suara via surat dapat membuat dia kalah dalam pemilihan presiden.
Saat diwawancarai Fox News, Maret, Trump berkata: "Jika kalian setuju (dengan sistem itu, red), kalian mungkin tidak akan pernah melihat seorang calon (presiden) dari Partai Republik terpilih lagi di negara ini".
Ikuti Whatsapp Channel Republika