REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam memastikan bahwa dia tidak akan memilih hakim untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan undang-undang keamanan nasional. Lam justru akan menunjuk panel hakim untuk semua pengadilan berdasarkan rekomendasi dari badan peradilan.
"Ketika suatu hari ada kasus-kasus keamanan nasional, pihak yang bertanggung jawab untuk menugaskan hakim dalam menangani sebuah kasus masih berada pada pengadilan Hong Kong. Eksekutif tidak bertanggung jawab untuk itu," ujar Lam.
Pernyataan Lam tersebut merupakan sebuah upaya untuk meredakan kekhawatiran warga Hong Kong terkait penerapan undang-undang keamanan nasional. Undang-undang itu telah memicu kekhawatiran di kalangan aktivis demokrasi dan beberapa pemerintah asing. Mereka berpendapat, China semakin mengikis kewenangan otonomi seperti yang dijanjikan ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke Beijing di bawah formula "satu negara, dua sistem" pada 1997.
Para kritikus mengemukakan kekhawatiran bahwa undang-undang keamanan nasional akan mengecualikan hakim asing, yang biasanya digunakan di Hong Kong untuk menangani kasus-kasus terkait keamanan nasional. Mereka khawatir, pengecualian tersebut dapat membuat hakim berpihak kepada Beijing ketika menangani kasus.
"Dalam rincian undang-undang yang dikeluarkan, masalah tentang kewarganegaraan hakim yang menangani kasus keamanan nasional belum disebutkan," kata Lam.
Undang-undang keamanan nasional rencananya akan disahkan pada pekan depan. China menyatakan, undang-undang tersebut hanya menargetkan sekelompok kecil yang melakukan tindakan separatisme, terorisme, dan campur tangan asing di Hong Kong.
Rincian lengkap mengenai isi dari undang-undang keamanan nasional hingga kini belum dipublikasikan. Lam mengakui, dia belum melihat seluruh isi dokumen undang-undang tersebut.
Laporan di media pemerintah China pada akhir pekan lalu menunjukkan bahwa, Lam dapat memilih hakim untuk kasus-kasus terkait keamanan nasional. Hal itu memicu kekhawatiran di antara beberapa pengacara yang menyebutnya sebagai tantangan serius bagi independensi peradilan Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika