REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengatakan memperingatkan "konsekuensi yang sangat negatif" jika pemerintah China meneruskan undang-undang keamanan baru di Hong Kong yang menurut Barat akan membatasi hak-hak dasar.
Berbicara setelah melakukan pembicaraan dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping melalui sambungan video, kepala eksekutif dan ketua Uni Eropa mengatakan bahwa Li Keqiang dan Xi Jinping berulang kali menyinggung tuduhan terhadap Beijing mengenai penyebaran informasi yang salah tentang virus corona.
"Hubungan antara Uni Eropa dan China secara bersamaan merupakan salah satu yang paling penting secara strategis dan salah satu yang paling menantang yang kita miliki," kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada konferensi pers.
Menyebut China sebagai mitra dan saingan, von der Leyen mengatakan Beijing belum menindaklanjuti kesepakatan 2019 untuk memungkinkan akses yang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan Eropa di China atau membatalkan peraturan yang mewajibkan investor untuk berbagi pengetahuan mereka dalam usaha patungan China.
Ketika ditanya tentang komentar von der Leyen pada kesepakatan 2019 pada hari Selasa, Wang Lutong, kepala kantor Eropa kementerian luar negeri China, mengatakan bahwa kemajuan nyata telah dibuat pada beberapa sektor seperti pembiayaan hijau dan pengadaan pemerintah. Bahkan sebelum pandemi virus corona memperburuk hubungan China-Eropa, Uni Eropa terjebak di antara China dan Amerika Serikat. Uni Eropa membutuhkan keduanya dan enggan untuk mengasingkan salah satu dari mereka berdua.
Li menyatakan optimisme tentang hubungan itu. Dia mengatakan China dan Uni Eropa lebih banyak menjadi mitra daripada menjadi pesaing. Tetapi Uni Eropa ingin melihat kemajuan dalam perjanjian investasi yang sedang dinegosiasikan sejak 2014.
Para pejabat Uni Eropa mengatakan mereka ingin melihat pergerakan di bidang-bidang seperti otomotif, biotek dan mikro-elektronik dan melihat Beijing membatasi subsidi untuk perusahaan-perusahaan yang dikelola negara. Jerman telah menunda KTT para pemimpin Uni Eropa dengan Xi pada September karena virus corona, meskipun para diplomat mengatakan penundaan itu disebabkan karena kebuntuan dalam negosiasi investasi.
Michel dan von der Leyen mengatakan kepada Li dan Xi tentang keprihatinan mereka terhadap undang-undang keamanan China untuk Hong Kong, yang menurut para aktivis demokrasi, diplomat, dan beberapa bisnis akan membahayakan status semi-otonom dan perannya sebagai pusat keuangan global. Parlemen China marah atas resolusi majelis Uni Eropa yang memprotes undang-undang keamanan di Hong Kong.
"Kami juga menyampaikan bahwa China berisiko menerima konsekuensi yang sangat negatif jika terus menerapkan undang-undang ini," kata von der Leyen, tanpa memberikan perincian.
"Uni Eropa berhubungan dengan mitra G7 tentang topik ini dan kami telah membuat posisi kami sangat jelas kepada kepemimpinan China hari ini dan mendesak mereka untuk mempertimbangkan kembali."
Wang dari kementerian luar negeri China mengatakan pada konferensi pers di Beijing bahwa "undang-undang keamanan di Hong Kong adalah urusan domestik China" dan ia menentang "campur tangan asing."
Ikuti Whatsapp Channel Republika