REPUBLIKA.CO.ID, BELGRADE -- Seorang jaksa penuntut khusus yang bermarkas di Den Haag mendakwa Presiden Kosovo Hashim Thaci dan sembilan lainnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang selama Perang 1998-99 untuk meraih kemerdekaan dari Serbia.

Dalam siaran pers yang dirilis pada Rabu (24/6), Kantor Kejaksaan Khusus (SPO) menyebut 10 orang itu bertanggung jawab secara pidana atas hampir 100 pembunuhan selama perang yang melibatkan ratusan korban yang diketahui dari Kosovo Albania, Serbia, Roma, dan etnis lainnya, termasuk lawan-lawan politiknya.

Kejahatan lainnya termasuk penghilangan paksa, penganiayaan, dan penyiksaan. Sebelumnya, SPO mengajukan dakwaan tersebut pada Februari dan April.

Hakim Khusus pra-peradilan Kosovo akan memutuskan apakah akan menerima dakwaan itu setelah meninjaunya. Pengumuman itu keluar tiga hari jelang kunjungan Thaci dan Perdana Menteri Avdullah Hoti ke Gedung Putih untuk menghadiri pertemuan puncak dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic.

Richard Grenell, utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Serbia dan Kosovo, mengonfirmasi bahwa Thaci membatalkan perjalanannya ke Washington. Kosovo menyatakan kemerdekaan dari Serbia pada 2008, hampir sembilan tahun setelah perang itu berakhir.

AS menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Kosovo sebagai negara, sedangkan Serbia, Rusia, China, dan lainnya tidak mengakui negara itu terpisah dari Serbia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika