Selasa (30/06) waktu setempat, juru bicara Pentagon umumkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyetujui proposal penarikan 9.500 pasukan AS di Jerman.
Menteri Pertahanan Mark Esper telah mengajukan proposal tersebut kepada Trump pada Senin (29/06). Ini akan “meningkatkan pencegahan Rusia”, memperkuat NATO, dan meningkatkan kepercayaan negara sekutu terutama yang berada di wilayah Eropa, ujar juru bicara Pentagon Jonathan Hoffman dikutip dari kantor berita AFP.
Namun Pentagon belum merinci langkah-langkah lebih jauh terkait rencana ini.
"Para petinggi Pentagon berharap bisa memaparkan secara detail tentang rencana ini kepada kongres dalam beberapa minggu ke depan," ungkap Hoffman.
Pada pertengahan Juni, Trump mengumumkan akan mengurangi 34.500 pasukan AS yang saat ini berada di Jerman, dan menuduh Jerman sebagai negara yang "nakal" dalam kontribusinya pada NATO karenanya memperlakukan AS secara tidak adil di perdagangan.
Kubu Republik melawan rencana penarikan
Senin (29/06), grup bipartisan senator AS mengumumkan langkah untuk membatasi kemampuan Trump menarik pasukan AS dari Jerman dengan membatasi pembayaran pajak.
Grup yang berisikan enam senator ini, antara lain Lindsay Graham dan Marco Rubio, meluncurkan amandemen undang-undang pengeluaran pertahanan nasional untuk 2021 yang akan membatasi penggunaan dana untuk pengurangan pasukan di Jerman sampai Menteri pertahanan menyerahkan laporan yang "tersertifikasi" yang menyatakan bahwa penarikan pasukan tidak akan mengancam keamanan dan sekutu AS.
Para pejabat Pentagon mengatakan bahwa jika penarikan terjadi, sebagian pasukan dapat dikirim ke negara-negara Blok Timur - beberapa di antaranya secara permanen tetapi sebagian besar dalam rotasi jangka pendek - untuk mengirim sinyal ke Moskow.
Dalam kunjungan Presiden Polandia Andrzej Duda ke Washington pekan lalu, Trump mengatakan sebagian pasukan AS dapat dikirim ke Polandia. "Beberapa akan pulang dan beberapa akan pergi ke tempat lain. Polandia akan menjadi salah satu dari tempat-tempat lain tersebut," katanya.
rap/gtp (AFP, dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika