REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India mengatakan masalah status final dan konflik Israel-Palestina harus diselesaikan melalui negosiasi. India mendesak kedua belah pihak kembali ke jalur perundingan.
"Posisi kami dalam hal ini sangat jelas dan saya ingin menegaskan kembali bahwa masalah status final harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua pihak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava dikutip laman Anadolu Agency.
Hal itu disampaikan India menyusul rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki. "Kami mendesak para pihak untuk terlibat satu sama lain dan menemukan solusi dua negara yang dapat diterima untuk hidup berdampingan secara damai," kata Kementerian Luar Negeri India.
Pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat rencananya dilakukan pada Rabu (1/7) lalu. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan menunda pelaksanaannya. Amerika Serikat (AS) selaku pendukung rencana pencaplokan dilaporkan belum bisa menerima skema yang disiapkan Israel terkait aneksasi Tepi Barat.
Di sisi lain, terdapat keretakan di tubuh pemerintahan Netanyahu, khususnya dengan Ketua Blue and White Party Benny Gantz yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan Israel. Gantz menghendaki agar keputusan politik yang dibuat saat ini diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta efek sosial-ekonominya.
Meski saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, Gantz nantinya akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Kedua tokoh itu membentuk pemerintahan koalisi dengan kesepakatan pembagian masa jabatan perdana menteri.