REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS --  Operasi keamanan di Venezuela telah menewaskan sedikitnya 1.324 orang dalam lima bulan pertama 2020. Hal itu berdasarkan laporan Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Kamis (2/7).

Michelle Bachelet, yang menyampaikan laporan setebal 17 halaman terkait Venezuela di Jenewa, Swiss, mengatakan, "Saya masih khawatir dengan tingginya kasus kematian yang dialami anak muda oleh aparat keamanan," katanya. Ia merujuk pada mereka yang meninggal dunia karena melawan pemerintah.

Sementara itu, data resmi pemerintah menunjukkan 6.710 orang di Venezuela tewas akibat pembunuhan pada 2019 dan 1.363 orang tewas selama Januari sampai Mei tahun ini. Angka itu "tidak mengikutsertakan kasus kematian akibat kekerasan yang menurut aparat setempat disebabkan oleh perlawanan terhadap pemerintah," kata Bachelet, mantan presiden Chile.

Dari jumlah korban yang tewas pada 2020, sebanyak 432 kematian melibatkan pasukan khusus kepolisian FAES, 366 melibatkan unit penyelidik kepolisian CICPC, 136 terkait dengan Garda Nasional, dan 124 kematian terkait dengan kepolisian di Negara Bagian Zulia, menurut laporan tersebut.

Duta Besar Venezuela untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional di Jenewa, Jorge Valero, mengatakan laporan itu dibuat berdasarkan "pertanyaan tidak berdasar" yang bertujuan "mendukung agresi terhadap Venezuela". Valero mengatakan Venezuela akan menyambut kedatangan Alena Douhan, utusan khusus OHCHR untuk mendalami "dampak negatif dari kebijakan sepihak yang dibuat atas nama hak asasi manusia". Ia akan mengamati langsung dampak dari sanksi yang dijatuhkan negara-negara Barat terhadap Venezuela.

Amerika Serikat masih memberlakukan sanksi terhadap Venezuela untuk memaksa Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Sejumlah pejabat Partai Sosialis yang saat ini berkuasa menyalahkan sanksi itu karena dianggap menyebabkan perekonomian di Venezuela terpuruk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika