REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Prancis menyadari bahwa jenderal pemberontak di Libya Khalifa Haftar telah menjadi beban bagi mereka, menurut harian Financial Times pada Senin. Prancis adalah satu-satunya negara Eropa yang mendukung Haftar melawan pemerintah yang diakui secara internasional di Tripoli.
Haftar hampir menggapai kemenangan hingga Turki memperbesar dukungannya kepada pemerintah Libya dan membalikkan keadaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan negaranya akan mengambil sikap netral dan mendukung proses perdamaian PBB di Libya.
Ini terjadi setelah perjanjian kerja sama politik dan keamanan Turki baru-baru ini dengan pemerintah Libya yang menyebabkan pasukan Haftar dipukul mundur. Dalam laporannya Financial Times mengutip pernyataan seorang diplomat tinggi barat yang mengatakan, "Prancis telah menyadari bahwa Haftar telah menjadi beban dan bukan aset lagi."
“Saya percaya mereka malu karena telah melakukan kesalahan sekali lagi. Menghadapi kesalahan ini, mereka harus mencari pembenaran dan menyalahkan Turki,” kata diplomat itu.
Perseteruan antara Turki dan Prancis atas perang saudara Libya telah "mengekspos celah dalam aliansi militer NATO," ungkap harian Inggris itu.
Dalam upaya mempertahankan kepentingan minyaknya dan memerangi teroris di wilayah Sahel, Prancis memihak kepada UEA dalam memberikan dukungan untuk Haftar, ungkap Tarek Megerisi, anggota duta kebijakan di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri.
"Prancis memiliki kepentingan yang berbeda dengan Jerman dan Italia di Libya dan bergerak untuk melindungi kepentingan ini," kata diplomat itu kepada FT.
Turki mencegah bencana kemanusiaan
Haftar melancarkan serangan militer guna merebut ibu kota Tripoli atas dukungan Prancis. Seorang diplomat senior Eropa mengatakan kepada FT: “Jujur saja, Turki menghentikan kejatuhan Tripoli.”
“Tanpa campur tangan Turki, kondisi di Libya akan menjadi bencana kemanusiaan,” kata diplomat itu.
Tetapi Prancis selalu mengalami kesulitan dalam mempertahankan dan mempromosikan dukungannya terhadap Haftar. Negara-negara NATO dan Eropa lainnya selalu menganggap Haftar sebagai penyerang, dan penghalang utama solusi politik di Libya.
Dorothée Schmid, seorang pakar Timur Tengah di Ifri, lembaga hubungan luar negeri Prancis, mengatakan kepada FT: “Prancis agak terisolasi dalam masalah ini.”
Libya dirundung perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Khadafi pada 2011. Pemerintah baru Libya didirikan pada 2015 berdasarkan perjanjian yang dipimpin oleh PBB, tetapi upaya untuk penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer oleh pasukan Haftar, mengakibatkan kekacauan sipil dan lebih dari 1.000 kematian.
Pada Maret, pemerintah Libya meluncurkan Operasi Badai Perdamaian untuk melawan serangan di ibu kota, dan baru-baru ini mengambil kembali lokasi-lokasi strategis, termasuk pangkalan udara Al-Watiya dan kota Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.
Turki menekankan perlunya menciptakan solusi politik di Libya, mengecam upaya Haftar untuk menggulingkan pemerintah sah negara itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika