REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- China mengubah hotel yang terletak di daerah yang sering dipakai aktivis pro-demokrasi Hong Kong berunjuk rasa menjadi kantor keamanan yang baru. Kantor yang sebelumnya Metropark Hotel, berada di distrik komersial dan ramai pengunjung Causeway Bay, dekat Victoria Park.
Kantor baru itu akan mengawasi penegakan hukum undang-undang keamanan nasional yang China berlakukan di Hong Kong pekan lalu. Kantor itu memiliki wewenang untuk menegakan hukum di luar undang-undang kota dalam kasus-kasus yang paling serius.
Undang-undang keamanan nasional mengizinkan agen-agen di kantor tersebut membawa tersangka di Hong Kong ke pengadilan di China Daratan yang dikuasai Partai Komunis. Agen-agen kantor keamanan China ini juga memiliki hak khusus, seperti pihak berwenang Hong Kong tidak diizinkan memeriksa kendaraan mereka.
Pemimpin Kota Hong Kong Carrie Lam dan kepala Kantor Perhubungan China-Hong Kong Luo Huining menghadiri pembukaan kantor yang dipimpin oleh Zheng Yanxioung itu. Luo mengatakan kantor tersebut 'gerbang keamanan nasional' dan rakyat yang mencintai Hong Kong dan China akan disambut baik.
"Dalam upaya membangkitkan kekhawatiran dan ketakutan tidak perlu pada warga Hong Kong, mereka yang mempunyai motif tersembunyi dan anti-China dan ingin mengguncang stabilitas Hong Kong, tidak hanya menstigma kantor ini, tapi juga merusak sistem hukum dan supremasi hukum China daratan," kata Luo, Rabu (8/7).
Kantor keamanan baru itu dijaga ketat, ada penghalang tinggi dan sejumlah polisi juga bertugas di sekitar kantor itu. Banyak pihak yang khawatir undang-undang keamanan nasional membawa Hong Kong ke pemerintahan yang otoriter.
Pemerintah negara-negara Barat, pengacara dan organisasi hak manusia mengecam undang-undang itu. Tersangka yang dinyatakan bersalah atas separatisme, subversi, terorisme dan berkolusi dengan pasukan asing dapat dihukum penjara seumur hidup.
Sejauh ini, polisi Hong Kong sudah menangkap 10 orang dengan menggunakan undang-undang keamanan nasional ini. Termasuk seorang remaja berusia 15 tahun yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional China.
Kritikusnya khawatir undang-undang keamanan akan menekan kebebasan Hong Kong. Sementara, menurut pendukungnya yakin legislasi itu akan menciptakan stabilitas setelah unjuk rasa tahun lalu itu kerap berakhir dengan kerusuhan.
"(Kantor ini akan menegakan hukum dengan ketat) tanpa melanggar hak asasi dan kepentingan individu atau organisasi mana pun," kata kepala kantor keamanan China di Hong Kong, Zheng.
Ia seorang kader Partai Komunis yang menjadi terkenal setelah mengatasi unjuk rasa hak tanah di desa sebelah selatan China pada 2011 lalu dengan tindakan keras. Baru-baru ini Zheng menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Partai Komunis Provinsi Guangdong yang berbatasan dengan Hong Kong.
Dalam sebuah rekaman video yang bocor terlihat laki-laki 57 tahun itu memarahi warga desa. Ia juga menyebut media asing 'busuk'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika