REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China mengecam Amerika Serikat (AS) karena menyebut latihan militer yang dilakukannnya di Laut China Selatan (LCS) pada 1-5 Juli lalu menyebabkan ketidakstabilan. Beijing mengklaim latihan tersebut digelar di dalam teritorialnya.

“Kami sangat tidak puas dan dengan tegas menentang ini,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan China Ren Guoqiang pada Kamis (9/7) dilaporkan Global Times.

Menurut dia, dengan tuduhan itu AS telah mengabaikan fakta-fakta dan berusaha mengasingkan negara-negara di wilayah perairan tersebut. Ren mengatakan latihan militer yang dilakukan negaranya di LCS merupakan kegiatan rutin tahunan.

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan pertahanan maritim Negeri Tirai Bambu. “Latihan itu tidak ditujukan pada negara atau target tertentu,” ujar Ren.

Pada 1-5 Juli lalu, China menggelar latihan militer di Kepulauan Xisha di LCS. AS segera mengecam kegiatan tersebut. "Latihan militer adalah yang terbaru dalam serangkaian tindakan China untuk menegaskan klaim maritim yang melanggar hukum serta merugikan tetangga-tetangga Asia Tenggara di LCS," kata Departemen Luar Negeri AS pada 2 Juli, dikutip laman South China Morning Post.

AS menilai latihan tersebut menunjukkan bahwa China tak menepati janjinya untuk tidak melakukan militerisasi di LCS. Setelah melayangkan kecaman, Washington turut melakukan latihan militer di LCS. Untuk pertama kalinya dalam enam tahun, AS mengoperasikan USS Ronald Reagan dan USS Nimitz secara bersamaan di wilayah perairan yang dipersengketakan tersebut.

Menurut Angkatan Laut AS, dua kapal induk itu dikirim untuk menentang klaim sepihak atas wilayah perairan strategis tersebut dan mempraktikkan kebebasan navigasi.

"Upaya ini mendukung komitmen AS yang bertahan untuk membela hak semua negara untuk terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," kata Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.

China mengklaim 1,3 mil persegi LCS sebagai teritorialnya. Klaim itu telah ditentang, tak hanya oleh AS, tapi juga sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika