REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Hamas meminta umat Islam di Yerusalem dan wilayah pendudukan 1948 untuk menjaga Masjid Al Aqsa. Organisasi Islam itu juga memperingatkan, setiap serangan terhadap Masjid Al Aqsa akan memicu terjadinya perang.
Hamas, sebagaimana dikutip dari Arutz Sheva, Rabu (15/7), dalam sebuah pernyataannya menekankan bahwa situasi saat ini tidak akan berlangsung selamanya. "Karena musuh akan membayar untuk serangan terhadap Al Aqsa," kata Hamas.
Tindakan represif Israel, demikian Hamas menyatakan, tidak akan mampu menahan gelombang protes rakyat Palestina di Yerusalem. Mereka meyakini aksi-aksi protes rakyat Palestina akan dapat menghalangi rencana pendudukan Israel.
Selain itu Hamas pun menyerukan kepada rakyat Palestina di Yerusalem dan Palestina serta yang berada di wilayah pendudukan 1948 untuk menunjukkan pendirian yang kuat dan menjaga Masjid Al Aqsa. Bagi mereka, hal ini akan menghalangi implementasi rencana pendudukan.
Dalam pernyataannya, Hamas memuji kepemimpinan Islam yang telah menyatakan bahwa Gerbang Mercy adalah bagian integral dari Masjid Al Aqsa, yang secara eksklusif milik umat Islam.
Hamas juga mengecam rencana Israel mencaplok wilayah Tepi Barat. Bagi Hamas, rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat merupakan deklarasi perang. Kelompok itu mengisyaratkan akan mengambil tindakan konfrontasi terhadap Tel Aviv
"Perlawanan menganggap keputusan ini (pencaplokan Tepi Barat) sebagai deklarasi perang terhadap rakyat Palestina. Perlawanan akan menjadi penjaga setia dan berbakti dari rakyat selama perang ini, bertindak dalam membela rakyat, tanah, dan situs suci kita," kata juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam, Abu Obeida.
Dia menegaskan akan membuat Israel menyesali keputusannya. Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, menyambut pernyataan yang diutarakan Abu Obeida. Sama seperti Obeida, dia turut mengisyaratkan kesiapan untuk merespons pencaplokan Tepi Barat dengan aksi militer.
Sumber: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/283569
Ikuti Whatsapp Channel Republika