REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iran menyatakan tidak ada alternatif lain dari kesepakatan Nuklir Iran atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Kamis (16/7). Untuk tetap mempertahankan perjanjian tersebut, maka implementasi yang seimbang perlu dilakukan.

"Republik Islam Iran menegaskan kembali kesiapannya untuk mempertahankan dan sepenuhnya mengimplementasikan seluruh ketentuan JCPOA oleh semua pihak dalam perjanjian ini," ujar pernyataan dari Kedutaan Besar Iran di Indonesia yang diterima Republika.

Iran menekankan perlu adanya manfaat dari penerapan JCPOA, termasuk dalam ekonomi dengan pencabutan sanksi yang sudah tercantum dalam perjanjian tersebut. Terlebih lagi, mengingat Amerika Serikat (AS) telah menerapkan embargo setelah mundur dari kesepakatan sejak Mei 2018.

"Republik Islam Iran juga siap untuk ambil tindakan tegas terhadap keinginan yang berlebihan dan langkah-langkah yang tidak bertanggung jawab," ujar pernyataan tersebut.

Pemerintah Iran mengaku negosiasi JCPOA dilakukan secara serius dan dengan pandangan ke depan, serta melaksanakan hasil dari negosiasi dengan itikad baik. Akan tetapi hasil yang didapatkan justru tidak sejalan, karena sanksi tetap diterapkan dengan berdampak pada ekonomi dan menyinggung beberapa masalah yang kasus-kasus yang bisa menghancurkan JCPOA.

"Republik Islam Iran sangat mendesak ketiga negara Eropa untuk mematuhi komitmen mereka dan mempersiapkan kondisi yang baik bagi perlindungan dan pelaksanaan penuh JCPOA dari pada mengikuti arah kebijakan tekanan maksimum AS," ujar pernyataan Kedubes Iran merujuk pada Prancis, Inggris, dan Jerman yang ikut menandatangani JCPOA.

Menyindir ketiga negara yang tidak melakukan perlawanan atas upaya AS, Iran justru memberi apresiasi kepada dua negara lain yang ikut menandatangani JCPOA yakni China dan Rusia. Menurut pernyataan tersebut, kedua negara itu menunjukan tindakan dan kebijakan konstruktif  yang penuh dengan tekad baik pada DK-PBB, Dewan Gubernur Badan Internasional Tenaga Atom (IAEA), dan Komisi Bersama JCPOA. China dan Rusia dinilai tetap berusaha melindungi kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika