REPUBLIKA.CO.ID, BAKU - Upaya serangan lintas-perbatasan oleh pasukan Armenia terhadap Azerbaijan baru-baru ini ingin menargetkan proyek-proyek energi bersama dan jalur transportasi antara Azerbaijan dan Turki, kata seorang anggota parlemen Azerbaijan pada Jumat.
Anggota parlemen Ganira Pashayeva mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa distrik Tovuz adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan Azerbaijan dengan Turki dan Barat.
Pasukan Armenia melanggar gencatan senjata dengan Azerbaijan Minggu lalu, membunuh 12 tentara, termasuk satu perwira tinggi dan satu warga sipil, serta melukai empat tentara lainnya.
"Jika Armenia menguasai titik-titik strategis, dengan hanya satu jalan utama yang menghubungkan Azerbaijan dan Turki, energi bersama dan jalur transportasi kedua negara dapat diserang kapan saja oleh pasukan mereka. Ini adalah salah satu tujuan penjajah Armenia untuk menargetkan Tovuz," Kata Pashayeva.
Memperhatikan bahwa Armenia juga melepaskan tembakan ke permukiman-permukiman sipil, dia mengatakan Yerevan berusaha untuk menabur kepanikan di wilayah tersebut. "Tapi, orang-orang tidak meninggalkan rumah mereka. Serangan mereka terhadap warga sipil akan sangat merugikan Armenia."
Meski ada seruan internasional untuk menahan diri, pasukan Armenia juga menembaki daerah pemukiman di desa Agdam dan Dondar Kuscu. Seorang warga Azerbaijan berusia 76 tahun tewas dalam serangan Armenia, yang dituduh Baku menyembunyikan kerugian yang dialaminya.
Pashayeva menggarisbawahi bahwa Baku mendesak "reaksi keras" dari dunia dan organisasi internasional atas serangan Armenia.
"Sebuah organisasi internasional yang tidak bereaksi terhadap masalah ini akan mengungkapkan wajah sebenarnya. Organisasi HAM internasional harus memperhatikan hak-hak rakyat ini," kata dia.
Azerbaijan menyalahkan Armenia atas tindakan-tindakan "provokatif", dan Turki sangat mendukung Baku dan Turki juga memperingatkan Yerevan bahwa mereka tidak akan ragu untuk melawan segala bentuk serangan terhadap tetangga sebelah timurnya.
Upper Karabakh adalah wilayah milik Azerbaijan yang diakui oleh internasional, telah diduduki secara ilegal dengan agresi militer Armenia sejak 1991.
Empat Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB, serta keputusan banyak organisasi internasional, mendukung fakta ini dan menuntut penarikan pasukan Armenia yang bekerja dari Upper Karabakh dan tujuh wilayah pendudukan lainnya di Azerbaijan.