Sabtu 25 Jul 2020 19:19 WIB

Eks Utusan Amerika Serikat: AS Ingin Israel Sisakan Tanah

Mantan utusan Amerika Serikat minta Israel sisakan tanah untuk Palestina

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah
Pemrotes Palestina memegang bendera Palestina ketika ia berdebat dengan tentara Israel ketika mereka mencoba untuk mencapai tanah mereka selama demonstrasi menentang rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki di desa Hares dekat kota Salfit di Tepi Barat utara, 24 Juli 2020.
Foto: EPA-EFE/ALAA BADARNEH
Pemrotes Palestina memegang bendera Palestina ketika ia berdebat dengan tentara Israel ketika mereka mencoba untuk mencapai tanah mereka selama demonstrasi menentang rencana Israel untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki di desa Hares dekat kota Salfit di Tepi Barat utara, 24 Juli 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Mantan utusan Timur Tengah dari Amerika Serikat, Jason Greenblatt menuturkan Amerika Serikat ingin Israel mencadangkan tanah untuk negara Palestina di masa depan.

Hal ini dia sampaikan dalam wawancaranya kepada Radio Angkatan Darat, dilansir di Israel Hayom, Sabtu (25/7). 

Baca Juga

Greenblatt melanjutkan, Amerika Serikat tengah mencari langkah tawar-menawar dalam rangka memberikan lampu hijau bagi Israel untuk bisa menjalankan kedaulatan di sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat. 

Tentunya, ini di bawah rencana perdamaian Timur Tengah yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dia juga menekankan, rencana perdamaian Timur Tengah tersebut menuntut Israel untuk mencadangkan tanah yang sesuai untuk masa depan Palestina. Apa yang disampaikan Greenblatt itu menyusul laporan media Israel.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Amerika Serikat meminta Israel untuk menyerahkan setengah dari Area C kepada Otoritas Palestina sambil menerapkan hukumnya ke setengah area lainnya. Area C itu sendiri berada di bawah kendali keamanan dan sipil Israel.

Dalam rencana perdamaian Trump itu juga meliputi wilayah di Negev, di selatan Israel, yang ditambahkan ke Jalur Gaza untuk kemudian dikonversi menjadi pusat pertanian dan industri.

Di bawah perjanjian koalisi antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan yang ditunjuk yaitu Benny Gantz, rencana untuk memperluas kedaulatan ke bagian-bagian Tepi Barat, rencananya dapat dilakukan pemungutan suara paling cepat 1 Juli.

Namun, hingga akhir Juli kemarin, tidak ada rencana di atas meja. Prospek langkah ini disebut tidak jelas karena beberapa laporan telah mengungkapkan bahwa rencana perluasan itu tidak menjadi agenda langsung untuk pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement