REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lembaga pengawas program bantuan pinjaman dan dana hibah Covid-19 Amerika Serikat (AS) menemukan 'indikasi kuat adanya penipuan besar-besaran' dalam program tersebut. Program itu memberikan pinjaman dan bantuan pada usaha kecil menengah dan lembaga non-profit selama pandemi virus corona.  

Pada Rabu (29/7), Kantor Inspektur Jenderal Administrasi Usaha Kecil (SBA) AS mengatakan mereka 'dibanjiri' telepon dari penyidik lapangan. Mereka menerima lebih dari 5.000 keluhan mengenai dugaan penipuan.

Keluhan tersebut disampaikan institusi keuangan yang menerima pinjaman deposit melalui program pinjaman Economic Injury Disaster Loan and Advance (EIDLA). Program tersebut berbeda dari program yang disebut Paycheck Protection Program (PPP).

Program EIDLA bertujuan untuk membantu usaha-usaha yang pendapatannya mengalami penurunan drastis selama pandemi. PPP yang senilai 660 miliar dolar AS didera masalah teknologi dan dokumen sehingga beberapa usaha kecil tidak mendapatkannya justru perusahaan-perusahaan besar yang memperoleh bantuan dari program tersebut.

Berdasarkan memo Inspektur Jenderal SBA Hanibal Ware ke Administrasi SBA Jovita Carranza pada pada Selasa (28/7) kemarin disebutkan. Inspektur Jenderal SBA telah menggelar sejumlah penyelidikan mengenai dugaan penipuan terhadap program pinjaman bencana tersebut.

Sembilan institusi keuangan telah melaporkan dugaan penipuan dengan transaksi senilai 187,3 juta dolar AS. Dalam memo tersebut disebutkan aktivitas-aktivitas yang dicurigai antara lain pencurian identitas, upaya mengirimkan dana bantuan ke rekening asing atau rekening investasi dan deposit ke rekening pribadi tanpa ada bukti aktivitas usaha.

Inspektur Jenderal SBA juga menemukan adanya penurunan pengawasan internal. Memo Ware ke Carranza menyebutkan sejak 19 Juni, SBA telah menyetujui 250 juta dolar AS permohonan bantuan ke usaha yang tidak memenuhi syarat dan telah menduplikasi lebih dari 300 pinjaman usaha.

Dalam memo itu disebut manajemen SBA telah mengatasi masalah tersebut. Juru bicara SBA mengatakan lembaganya telah memprakarsai upaya untuk mencegah ribuan permohonan bantuan yang tidak valid diproses. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika