REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Laporan rahasia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan Korea Utara (Korut) terus melanjutkan program senjata nuklir. Beberapa negara percaya Korut sedang mengembangkan perangkat nuklir mini yang sesuai dengan hulu ledak rudal balistik.
Laporan oleh panel ahli independen yang memantau sanksi PBB mengatakan enam uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korut kemungkinan merupakan upaya untuk mengembangkan perangkat nuklir. Laporan sementara yang dilihat oleh Reuters itu telah disampaikan kepada 15 anggota komite sanksi Dewan Keamanan Korut pada Senin (3/8).
"Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental. Negara Anggota menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," tulis laporan itu.
Hingga berita ini diturunkan, misi Korut untuk PBB di New York tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar atas laporan tersebut. Pyongyang diketahui belum melakukan uji coba nuklir sejak September 2017. Namun beberapa waktu terakhir, Korut gencar melakukan uji coba nuklir.
Korut telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 karena program nuklir dan rudal balistiknya. Sementara Dewan Keamanan terus memperkuat sanksi dengan memotong dana untuk program nuklir tersebut.
Pekan lalu, Pemimpin Korut Kim Jong-un mengatakan bahwa senjata nuklir akan menjamin keselamatan dan masa depan negaranya, meskipun ada tekanan dari luar serta ancaman militer. Kim dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali sejak 2018 untuk membahas denuklirisasi.
Dalam pertemuan itu, AS meminta agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya. Sementara Korut menuntut diakhirinya sanksi. Hingga saat ini, kedua negara masih belum menemui titik temu dan solusi yang tepat agar tercapai win-win solution.
Pada 2018, Korut menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utama, Punggye-ri. Menurut Pyongyang, ini adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri uji coba nuklir. Namun Korut tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran terowongan tersebut.
Laporan PBB menyatakan pintu masuk terowongan memang telah dihancurkan tetapi tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif. Korut diduga dapat membangun kembali fasilitas pengujian nuklir tersebut dalam kurun waktu tiga bulan.
Selain itu, para ahli PBB mengatakan Korut telah melanggar sanksi termasuk melalui ekspor batu bara maritim ilegal, meskipun antara akhir Januari dan awal Maret 2020 ekspor telah ditangguhkan karena pandemi virus corona.
Tahun lalu, para pakar PBB menyebut Korut telah menghasilkan sekitar dua miliar dolar AS melalui serangan siber untuk mencuri uang dari bank dan pertukaran mata uang kripto. Berdasarkan laporan itu, panel menilai bahwa aset virtual akan terus menjadi target yang menguntungkan bagi Korut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika