Rabu 05 Aug 2020 00:49 WIB

Badan Antikorupsi Afsel Selidiki Penyimpangan Tender APD

Penyelidikan terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) di Provinsi Gauteng, Afsel

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih
Seorang pria melihat melalui celah tenda ketika seorang wanita menyaksikan pekerja kesehatan menjelaskan proses mengumpulkan sampel untuk pengujian virus corona, selama kampanye penyaringan dan pengujian yang bertujuan untuk memerangi penyebaran COVID-19 Diepsloot, utara di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 8 Mei 2020.
Foto: AP/Themba Hadebe
Seorang pria melihat melalui celah tenda ketika seorang wanita menyaksikan pekerja kesehatan menjelaskan proses mengumpulkan sampel untuk pengujian virus corona, selama kampanye penyaringan dan pengujian yang bertujuan untuk memerangi penyebaran COVID-19 Diepsloot, utara di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat, 8 Mei 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JOHANNESBURG -- Badan pengawas antikorupsi Afrika Selatan sedang menyelidiki penyimpangan tender yang berkaitan dengan pandemi virus corona. Penyelidikan terkait pengadaan alat pelindung diri (APD) di Provinsi Gauteng, yang merupakan jantung perekonomian Afrika Selatan.

Badan Pelindung Publik sedang menyelidiki penyimpangan tender di tiga provinsi, termasuk fasilitas karantina yang dimiliki oleh pejabat pemerintah dan pengadaan APD di Provinsi KwaZulu-Natal. Afrika Selatan mencatat lebih dari setengah juta kasus infeksi virus corona dan menjadi yang tertinggi di benua Afrika.

Baca Juga

Juru bicara Presiden Cyril Ramaphosa, Khusela Diko, dan seorang pejabat kesehatan Gauteng mengambil cuti setelah sebuah laporan media mengatakan bahwa suami Diko memenangkan kontrak APD dengan pemerintah Gauteng. Diko dan suaminya membantah keterlibatan mereka dalam tender tersebut. Pejabat kesehatan mengatakan Diko dan suaminya tidak terlibat dalam proses pengadaan provinsi.

Penyelidikan penyimpangan tender ini merupakan serangkaian skandal korupsi yang terbaru di bawah pemerintahan Presiden Ramaphosa. Dia mempertaruhkan reputasinya dalam menangani korupsi ketika menggantikan Jacob Zuma sebagai kepala negara lebih dari dua tahun lalu. Namun orang-orang yang memiliki koneksi telah merugikan negara selama pandemi virus corona.

“Kami tidak akan membiarkan dana publik diperoleh dengan susah payah oleh pembayar pajak yang setia atau sumbangan oleh perusahaan dan individu patriotik dan komunitas internasional untuk menghilang melalui lubang hitam korupsi," ujar Ramaphosa.

Federasi perdagangan terbesar Afrika Selatan COSATU dan Kongres Nasional Afrika (ANC) menyatakan pemerintahan Ramaphosa telah bertindak lemah dalam menghadapi tudingan korupsi. Apalagi, kasus korupsi menjadi ancaman terbesar terhadap perekonomian. Beberapa analis skeptis Ramaphosa akan membuat kemajuan dalam mengatasi korupsi.

“Satu-satunya cara Ramaphosa bisa tetap menjadi presiden adalah melakukan tindakan dan melihat ke arah lain. Dia menciptakan tiket integritas untuk dirinya sendiri dan sekarang dia gagal menghadapinya," ujar analis politik Ralph Mathekga.

sumber : Reuters

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement