REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Program Pangan Dunia (WFP) akan mengirim 50 ribu ton tepung terigu ke Lebanon. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan pasca-terjadinya ledakan di pelabuhan Beirut pekan lalu.
"Pengiriman awal sebanyak 17.500 ton akan tiba di Beirut dalam 10 hari mendatang untuk memasok toko roti selama satu bulan," kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dalam laporannya, Selasa (11/8).
Menurut laporan tersebut, pelabuhan Beirut diperkirakan tetap tidak dapat beroperasi setidaknya selama sebulan. "Fasilitas penerimaan curah sementara diperlukan untuk impor biji-bijian guna memastikan persediaan nasional yang memadai," katanya.
Menurut konsultan biji-bijian regional yang berbasis di Kairo, Mesir, Hesham Hassanein mengatakan dengan tidak adanya silo biji-bijian besar untuk menyimpan gandum, pengiriman tepung lebih efisien. “Tepung datang dalam kantong dan siap didistribusikan untuk dipanggang menjadi roti versus gandum yang perlu digiling,” kata Hassanein.
Lebanon mengonsumsi antara 35 ribu hingga 40 ribu ton gandum per bulan. Menurut laporan Reuters pada Jumat pekan lalu, Pemerintah Lebanon tidak memiliki persediaan biji-bijian strategis sebelum ledakan di pelabuhan Beirut terjadi. Semua persediaan yang dimiliki secara pribadi di satu-satunya gudang biji-bijian di negara itu telah dihancurkan.
Ledakan memorakporandakan Beirut terjadi pada 4 Agustus lalu. Sumber ledakan adalah gudang yang menyimpan 2.750 ton amonium nitrat, yakni bahan kimia untuk membuat pupuk dan bahan peledak. Gudang tersebut terletak di dekat pelabuhan Beirut.
Sejauh ini, sebanyak 163 orang dilaporkan tewas akibat ledakan. Sementara, korban luka mencapai lebih dari 6.000. Peristiwa itu telah memicu pergolakan di Lebanon. Ribuan warga turun ke jalan dan melakukan demonstrasi menuntut pergantian rezim. Mereka menilai pemerintah bertanggung jawab penuh atas terjadinya hal tersebut. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab telah mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin (10/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika